SEMARANG (SUARABARU.ID) – Transformasi birokrasi menuju smart governance kini menjadi arus utama dalam pengelolaan pemerintahan modern. Di tengah tuntutan adaptasi digital, Radio Republik Indonesia (RRI) mengambil langkah konkret melalui kelas digital yang digelar pada rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di lingkungan RRI. Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu hingga Jumat, 24 Oktober 2025 ini menghadirkan Dr. Muh Khamdan, Widyaiswara Badiklat Hukum Jawa Tengah, Kementerian Hukum, sebagai pengampu utama dalam penguatan birokrasi digital bagi para ASN muda.
Dalam sesi yang berlangsung interaktif itu, Khamdan menegaskan bahwa birokrasi digital bukan hanya persoalan perangkat atau sistem elektronik, melainkan transformasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan. “Smart governance dimulai dari mindset ASN yang terbuka, adaptif, dan mampu menjadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat pelayanan publik,” ujarnya di hadapan para peserta.
Sebanyak sepuluh ASN muda dari berbagai satuan kerja RRI, mulai dari Banda Aceh, Pangkalpinang, Jakarta, Banten, Madiun, Ambon, hingga RRI Pusat, mengikuti kegiatan ini. Mereka menjadi bagian dari generasi baru aparatur yang diharapkan membawa semangat digitalisasi ke dalam tubuh birokrasi penyiaran publik.
Khamdan menilai, RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran negara yang dapat menjadi model birokrasi digital berbasis siaran publik. Menurutnya, siaran bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga medium edukasi dan diplomasi yang meneguhkan peran negara dalam ruang digital. “Siaran digital RRI bisa menjadi wujud konkret implementasi SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memadukan layanan publik, informasi, dan partisipasi warga,” jelasnya.
Shanadu Putra Nugraha, penyiar muda dari RRI Banten yang tergabung dalam Pro-2, melihat peluang besar dari inisiatif ini. Baginya, digitalisasi bukan hanya tentang alat siar, tetapi juga cara berinteraksi dengan publik muda. “Pro-2 adalah segmen anak muda. Kami ingin menjadikan siaran sebagai ruang belajar, inspirasi, dan gerakan digital yang menumbuhkan literasi kebangsaan,” katanya.
Sementara itu, Sarah Triandini dari RRI Banda Aceh menilai peran media sosial menjadi bagian penting dari birokrasi digital di lembaga penyiaran publik. Ia menyebut tantangan utama ASN RRI adalah menciptakan content engagement yang responsif terhadap isu publik. “Kami ingin RRI hadir cepat, tanggap, dan relevan dalam setiap isu nasional. Itu bentuk pelayanan publik di era digital,” ujarnya dengan antusias.
Di sisi teknis, Yudha Dwi Saputra dari RRI Pusat menyebut transformasi digital RRI perlu ditopang dengan peningkatan kapasitas ASN di bidang teknologi siaran dan data. “RRI bukan sekadar menyiarkan, tapi juga memberikan layanan publik melalui data, hiburan, dan edukasi. Kami ingin setiap siaran menjadi bagian dari ekosistem digital RRI yang terkoneksi dengan masyarakat,” tuturnya.
Suaranya diamini oleh Silmina Rauhati, yang terlibat dalam program Voice of Indonesia, siaran luar negeri RRI yang hadir dalam sembilan bahasa. Menurutnya, digitalisasi penyiaran menjadi strategi diplomasi kultural yang memperkenalkan wajah Indonesia di kancah global. “Kami ingin memastikan setiap konten luar negeri menggambarkan nilai toleransi, kemajuan, dan profesionalisme birokrasi Indonesia,” ungkap Silmina.
Kelas digital ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi ruang refleksi untuk membangun ekosistem birokrasi digital yang terintegrasi. Peserta diajak memahami bagaimana tata kelola data, sistem informasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi dapat memperkuat peran ASN dalam mendukung SPBE nasional.
Melalui kegiatan tersebut, RRI menegaskan komitmennya menjadi pelopor transformasi digital di lembaga penyiaran publik. Proses digitalisasi siaran, manajemen data, dan layanan berbasis daring menjadi tonggak menuju birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil.\
“Birokrasi digital harus menjadi DNA baru ASN,” tegas Khamdan menutup sesi. “Ketika ASN muda RRI mampu mengoptimalkan dunia digital untuk pelayanan publik, di situlah wajah smart governance Indonesia akan tampak, bukan hanya di layar, tetapi di setiap denyut pelayanan.
Hadepe
