blank

WONOSOBO  (SUARA BARU.ID)-Pelayanan publik Polres Wonosobo meraih penghargaan kategori pelayanan prima dari Mabes Polri.  Layanan publik yang ada di Polres Wonosobo selama ini yakni proses pembuatan dan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat ijin penyelenggaraan keramaian.

 

Sejauh ini, pelayanan publik yang ada di Polres Wonosobo bisa berjalan dengan baik. Proses pembuatan dan perpanjangan SIM, penerbitan SKCK dan surat ijin keramaian bisa berlangsung cepat dan mudah.

Penghargaan layanan publik kategori pelayanan prima kepada Polres Wonosobo diberikan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, MSi kepada Kapolres Wonosobo AKBP M Kasim Akbar Bantilan, SIK MM.

Penghargaan diterima oleh Kapolres Wonosobo, AKBP M Kasim Akbar Bantilan, SIK MM dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Mutiara PTIK Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pelayanan Terbaik

blank
Kapolres Wonosobo, AKBP M Kasim Akbar Bantilan, SIK MM menunjukan penghargaan yang baru saja diterima. Foto : SB/dok Humas Polres

Kapolres Wonosobo AKBP M Kasim Akbar Bantilan, SIK MM menyatakan pencapaian penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa jajarannya telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ini merupakan upaya berkelanjutan dalam membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan internal kepolisian, termasuk di Polres Wonosobo. Terima kasih atas pengadian personil Polri di bagian pelayanan publik,” tegasnya.

Pihaknya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut dan merupakan hasil kerja keras seluruh personil Polres Wonosobo dan dukungan penuh dari masyarakat. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas demi mewujudkan Polri yang Presisi,” ujar dia.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Polres Wonosobo ke depan bertekad akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Sehingga masyarakat yang membutuhkan SIM, SKCK dan surat ijin keramaian bisa terlayani dengan baik.

“Kami juga berusaha memperkuat komitmen dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” tandasnya.

 

Muharno Zarka