Artinya, perbaikan sarana atau kebijakan tidak akan cukup tanpa pembenahan integritas dan literasi sebagai fondasi utama. Digitalisasi harus disertai penguatan literasi digital, dan peningkatan anggaran pendidikan harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Digitalisasi Bukan Tujuan
Salah satu aspek paling progresif dari PHTC adalah program digitalisasi pembelajaran. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam glorifikasi teknologi. Digitalisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan relevan dengan tantangan zaman.
Untuk itu, penting agar pendekatan digitalisasi yang diusung melalui platform seperti Ruang Murid dalam Rumah Pendidikan bersifat pedagogis, bukan sekadar teknologis. Artinya, teknologi pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru, bukan sebaliknya. Jika tidak hati-hati, kesenjangan digital akan memperdalam ketimpangan antarwilayah.
Di sinilah perlunya sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar peraturan pembatasan media sosial bagi anak-anak bisa segera hadir sebagai regulasi pelindung sekaligus edukatif. Upaya ini harus didukung dengan literasi digital massal yang melibatkan guru, orang tua, dan komunitas lokal.
Pendidikan Guru
PHTC secara tegas mengalokasikan perhatian terhadap kualitas pendidik. Dua kebijakan utama—insentif bagi guru non-ASN dan bantuan biaya pendidikan untuk guru yang belum S1/D4—merupakan respons atas kondisi di mana sebagian besar guru di Indonesia belum memenuhi standar profesional minimum.
Namun, investasi pada guru harus berkelanjutan dan berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Sertifikasi dan gelar akademik adalah syarat penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Sistem pembinaan guru berbasis komunitas belajar, pelatihan mikro yang kontekstual, serta mentoring sejawat perlu dihidupkan agar proses belajar mengajar benar-benar bermakna.
Di sinilah pentingnya partisipasi pemerintah daerah dan organisasi profesi guru dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut. Tanpa dukungan dari tingkat akar rumput, program pusat hanya akan menjadi agenda administratif semata.
Ekosistem Pendidikan
Tidak ada satu institusi pun yang mampu sendirian memperbaiki pendidikan. Pendidikan adalah ekosistem, dan karena itu keberhasilannya ditentukan oleh kekuatan kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, komunitas, hingga sektor swasta harus berjalan dalam irama yang sama.
Pendekatan whole-of-government dan whole-of-society harus menjadi prinsip kerja baru dalam mengelola pendidikan. Perusahaan bisa menyediakan dukungan finansial dan pelatihan vokasional. Media dapat menjadi mitra literasi publik. Perguruan tinggi dapat mendampingi sekolah dalam riset aksi dan pengembangan profesional guru.
Tanpa partisipasi semesta, pendidikan akan terus menjadi menara gading yang terpisah dari realitas masyarakat. Tetapi dengan sinergi nasional yang utuh, pendidikan akan menjadi lokomotif peradaban Indonesia.
Menuju Arah Lebih Baik
Program Hasil Terbaik Cepat adalah cermin tekad negara untuk mempercepat kualitas pendidikan. Namun, kecepatan harus diimbangi dengan kedalaman transformasi. Ini bukan sekadar tentang membangun lebih banyak ruang kelas atau membeli perangkat digital. Ini tentang membangun ekosistem pembelajaran yang hidup, adaptif, dan berintegritas.
Momentum ini harus dijaga, diikuti dengan sistem evaluasi yang transparan dan partisipatif. Di sinilah peran masyarakat sipil, media, dan dunia akademik sangat penting untuk memastikan arah pendidikan tidak melenceng dari cita-cita konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan pendekatan yang integratif dan kolaboratif, Indonesia bisa melakukan lompatan pendidikan. Dan dari sana, lahirlah generasi masa depan yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter, berdaya saing global, dan berjiwa kebangsaan.
Lanny Ilyas Wijayanti, Anggota ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia
