Musrenbangwil ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan disabilitas, anak, dan perempuan. Selain itu, juga perwakilan dari kelompok tani dan kelompok usaha.
“Musrenbang itu kan sifatnya bottom-up, jadi permasalahan-permasalahan di kabupaten/kota di eks karesidenan ini nanti akan kita naikkan pada saat Musrenbang tingkat provinsi, sehingga program 2026 betul-betul komprehensif,” katanya.
Setelah pada tahun 2025 ini arah kebijakan pembangunan difokuskan pada infrastruktur, baik jalan, pertanian, layanan dasar, pendidikan, maupun kesehatan dan sumber daya manusia. Pada 2026 nanti fokusnya adalah swasembada pangan.
Masing-masing kepala daerah di wilayah Eks Karesidenan Semarang Raya satu persatu menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya. Termasuk upaya penyelesaian yang akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.
Mereka semua juga memastikan dukungan penuh untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Namun, beberapa daerah masih terbentur permasalahan. Mulai dari saluran irigasi sampai lahan pertanian atau luas tanam yang semakin berkurang.
Bahkan ada juga daerah yang hasil panennya lebih banyak lari ke daerah lain.
R. Widiyartono
