KUDUS (SUARABARU.ID) – Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan sistem penjurusan di jenjang SMA—yang mencakup jurusan IPA, IPS, dan Bahasa—memicu diskusi hangat di kalangan akademisi, pendidik, hingga pakar psikologi. Kebijakan ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai langkah mundur dari semangat Kurikulum Merdeka yang sebelumnya menghapus sistem penjurusan demi memberikan kebebasan belajar kepada siswa.
Salah satu suara kritis datang dari Dr. Nur Mahardika, S.Pd., M.Pd., dosen Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus (UMK). Ia menilai, perubahan struktur pendidikan ini menyentuh aspek fundamental dalam pengembangan generasi muda—yakni kesiapan menghadapi masa depan yang kompleks tanpa mengorbankan kesehatan mental maupun ruang eksplorasi diri.
“Secara teknis, sistem penjurusan memang tampak mempermudah penyelarasan dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menggantikan Ujian Nasional,” ujarnya.
“Siswa yang telah memiliki minat di bidang tertentu bisa lebih fokus mempersiapkan diri sesuai jalurnya. Ini juga memberi kejelasan profil akademik yang dibutuhkan, terutama untuk melanjutkan studi ke luar negeri,”tambahnya.
Namun, lanjutnya, penerapan kembali penjurusan justru berpotensi menyempitkan cakrawala pendidikan. Konsep Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi siswa mengeksplorasi beragam bidang, kini dipangkas dengan pembatasan pilihan jurusan.
“Padahal tantangan dunia saat ini membutuhkan individu yang mampu berpikir lintas disiplin. Isu seperti perubahan iklim, misalnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan sains, tetapi juga melalui kebijakan publik dan komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Risiko Psikologis pada Remaja
Dr. Nur juga menyoroti dampak psikologis pada remaja yang dipaksa memilih jurusan di usia 15 hingga 17 tahun—fase krusial pembentukan identitas diri. Dalam usia ini, siswa masih banyak bereksperimen dan mencari jati diri, sehingga pilihan jurusan yang dianggap permanen dapat menjadi beban psikologis tersendiri.
“Bayangkan siswa yang mencintai sastra, tapi terpaksa masuk IPA karena tekanan orang tua atau stigma bahwa IPA lebih bergengsi. Hal ini bisa memicu stres akademik, menurunkan motivasi belajar, bahkan membuat siswa merasa terasing dari dirinya sendiri,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti hierarki tak sehat antarjurusan yang masih terjadi di banyak sekolah. Jurusan IPA sering dianggap ‘elit’, sementara IPS dan Bahasa dipandang sebagai pilihan sekunder. “Pandangan seperti ini merusak rasa percaya diri siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak inklusif,” tambahnya.
Relevansi Penjurusan di Era Interdisipliner
Lebih jauh, Dika—sapaan akrab Dr. Nur Mahardika—mempertanyakan relevansi sistem penjurusan di era modern yang menuntut keterampilan interdisipliner. Merujuk laporan World Economic Forum 2023, sekitar 65 persen pekerjaan di masa depan belum tercipta hari ini. Artinya, siswa tidak cukup hanya menguasai satu bidang, melainkan harus fleksibel dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan.
“Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia justru tidak menerapkan penjurusan kaku di sekolah menengah. Siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat, dengan pendampingan intensif dari konselor,” jelasnya. “Hasilnya, mereka unggul dalam kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif—yang sangat dibutuhkan di era disrupsi saat ini,”paparnya.
Sistem Penjurusan: Solusi atau Ancaman?
Menurut Dika, kebijakan penjurusan bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, memberikan struktur dan arah jelas bagi siswa. Namun di sisi lain, berisiko mengekang potensi mereka dan mengabaikan kebutuhan zaman yang menuntut manusia serba bisa dan kreatif.
“Yang perlu ditekankan, sistem pendidikan seharusnya memanusiakan siswa, bukan menjadikan mereka sekadar angka dalam nilai rapor,” tegasnya. “Jika kebijakan ini tetap dijalankan, maka harus dilandasi pendekatan yang fleksibel, terbuka terhadap kritik, dan siap dievaluasi jika terbukti tidak efektif,”ungkapnya
“Tujuan utama pendidikan adalah membentuk individu yang tangguh, berpikiran luas, dan siap menghadapi kompleksitas kehidupan—bukan sekadar lulusan yang pandai menghafal,”pungkasnya.
Ali Bustomi
