KUDUS (SUARABARU.ID) – Pembangunan jalan tol Demak-Tuban dipastikan akan tetap berlanjut. Pemerintah Pusat dikabarkan akan segera melelang proyek tersebut di tahun 2025 ini.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian PUPR, proyek tol Demak-Tuban bukan termasuk salah satu tol yang dihentikan oleh Presiden Prabowo.
“Insyaallah tetap lanjut sesuai rencana,”kata Rochim Sutopo, Selasa (14/1).
Rochim mengatakan Tol Demak-Tuban akan terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama Demak-Rembang sepanjang 93 km akan masuk tahap konstruksi pada tahun 2026-2027 dengan target beroperasi pada tahun 2028.
Sementara sesi kedua Rembang-Tuban sepanjang 87 km, tahap konstruksi dilakukan pada tahun 2030-2031 dengan target operasi pada 2032.
Terkait status perkembangan saat ini, kata Rochim, telah terbit persetujuan KKPR dari Kementerian ATR/BPN pada tanggal 20 Mei 2024 yakni persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada tanggal 1 November 2023
Selain itu, juga telah dilakukan penyusunan kelengkapan untuk pengajuan persetujuan lingkungan serta revisi basic design sesuai masukan DJBM.
“Jadi progressnya tetap berjalan dan semoga sesuai dengan rencana,”ujarnya.
Tol sesi I Demak-Rembang merupakan ruas yang nantinya akan melintas di wilayah Kabupaten Kudus. Dari peta yang dipaparkan Kementerian PUPR, ruas tol yang melintasi Kudus nantinya akan melewati tiga kecamatan yakni Undaan, Mejobo dan Jekulo.
Di wilayah Kudus juga akan dibangun simpang susun yang berada di wilayah Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.
Untuk mewujudkan tol Demak-Tuban tersebut, juga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah diantaranya adalah memastikan kesesuaian proyek jalan tol dengan rencana pengembangan daerah, Dukungan dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan dan Berpartisipasi dalam pelaksanaan investasi dan/atau pembiayaan konstruksi dan pembebasan lahan.
Rencana pembangunan proyek tol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarkota dan antarprovinsi, yang diharapkan dapat mendukung perekonomian dan mempercepat mobilitas barang dan orang.
Ali Bustomi
