blank
Debat Pilkada Kudus. foto: tangkapan layar

KUDUS (SUARABARU.ID) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah menggelar debat calon bupati dan wakil bupati Kudus Pilkada 2024 di Hotel Gripta Kudus, Kamis (24/10) malam. Kedua paslon saling beradu argumen terkait berbagai persoalan yang muncul di Kabupaten Kudus.

Dalam debat yang disiarkan secara langsung TVRI Jawa Tengah dan kanal youtube KPU Kudus tersebut berlangsung cukup meriah. Ratusan pendukung masing-masing paslon memadati arena debat.

Dalam debat tersebut, kedua paslon menjawab pertanyaan yang disusun oleh para panelis. Kemudian jawaban dari paslon tersebut ditanggapi oleh paslon lain.

Salah satu isu yang menarik adalah soal Korupsi dan KKN. Dalam satu segmen, moderator menyampaikan pertanyaan mengenai strategi paslon dalam mencegah korupsi kolusi dan nepotisme melalui penyalahgunaan wewenang jabatan atau abuse of power yang masih banyak dipertontonkan para kepala daeah termasuk Kudus.

“Hal ini menjadi penghambat utama bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, bagaimanakah sistem yang akan digunakan untuk jika anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nanti,”ucap moderator membacakan pertanyaan.

Cabup 01 Sam’ani Intakoris yang mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut menyampaikan seorang pemimpin adalah keteladanan dan memberi contoh. Sam’ani menegaskan jika terpilih nanti tidak akan ada tidak yang namanya beli jabatan.

“Tidak boleh ada jual beli jabatan. Jual beli jabatan nanti hanya ada di pasar,”kata Sam’ani yang disambut teriakan meriah dari pendukungnya.

Sam’ani juga mengatakan akan satgas bersama Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendampingan agar tidak terjadi korupsi di mana-mana.

“Kita akan wujudkan bersama untuk menjadi pemimpin yang tidak korupsi dan KKN. Jangan ada KKN karena tahun-tahun kemarin adalah contoh bagi kita adanya kasus korupsi yang ada di Kudus,”tandasnya.

Cawabup 01, Bellinda Putri menyatakan perlu adanya good people dan good system yang nantinya mewujudkan good govermance dan good government. “Dengan demikian, nanti akan tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Menanggapi jawaban paslon 01 tersebut, Cabup 02 Hartopo mengatakan Kopsurgah, KPK di setiap tahun sudah melakukan paling tidak setahun dua kali.

Yang digenjot saat ini adalah integritas dari personel masing-masing. Integritas, akhlak dari orang per orang harus selalu diingatkan.

Lebih lanjut, Hartopo dengan sedikit menyindir mengatakan sebagai calon sudah berkomunikasi atau berbaur dengan pihak ketiga (rekanan pelaksana proyek), hal tersebut dikatakan sangat rawan.

“Bagi saya sendiri itu rawan. Karena itu berarti sudah ada deal-deal dalam pengkondisian,”tandasnya.

“Maka Hartopo-Wahib sampai sekarang ini tidak ada yang namanya pihak ketiga yang diajak kerjasama di dalam pembiayaan pencalonan kepala daerah ini,”imbunya.

Sementara Mawahib mengatakan di antara upaya untuk mencegah korupsi adalah menghindari conflict of interest. “Dan saya adalah orang yang paling bisa tidur di mana-mana. Insyaallah saya easy going yang jauh dari konflik interest,”tukas Mawahib.

Ali Bustomi