Oleh: Dr. Muh Khamdan
JEPARA (SUARABARU.ID)- Coba sebutkan kata Jepara, sebuah kawasan di lereng Gunung Muria pada punuk tengah Pulau Jawa itu, tentu akan dikenal dengan sebutan kota ukir dan dua pahlawan wanitanya. Sosok RA. Kartini yang berjasa mengenalkan motif ukir macan kurung serta tulisan-tulisan akademik di jurnal internasional Belanda, serta sosok Ratu Kalinyamat yang berjasa memimpin ekspedisi jihad melawan Portugis di Malaka dan Aceh. Kini, Jepara layak berbangga dengan sosok pejuang HAM bernama Mugiyanto.
Jepara yang sudah dikenal oleh bangsa-bangsa sejak abad ke-13 serta punya jalur ekspor mebel ukiran ke sejumlah negara, kebagian satu posisi dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo-Gibran. Ya cuma satu, Mugiyanto Sipin, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mendampingi Natalius Pigae sebagai menteri.
Mugiyanto lahir pada 1973 dan tumbuh dalam masa kecilnya sebagai anak desa di pinggiran hutan Gunung Muria, Dermolo. Pendidikan jenjang atasnya ditempuh di SMA 1 Jepara, tepat di pusat kota yang tak jauh dari pendopo kabupaten. Pasca pendidikan menengah atas, Mugi menyandang identitas sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada angkatan 1992 pada konsentrasi sastra Inggris.Oleh karenanya, kemampuan komunikasi bahasa asingnya tergolong di atas rata-rata dari teman-teman pergerakannya.
Mugi menjalani laku sebagai aktivis mahasiswa dengan menjadi bagian dari PRD pimpinan Budiman Sujatmiko. Bersama Nezar Patria dan Andi Arief, ketiga sosok itu dianggap sebagai tokoh utama yang menggerakkan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) sebagai organisasi underbouw-nya PRD. Pada saat terjadi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (kudatuli) 1996 di kantor PDI, PRD dianggap dalang di balik meletusnya kerusuhan di Jakarta itu. Hal itu berkonsekuensi terjadinya penculikan atas sejumlah tokoh PRD.
Tragedi penculikan oleh aparat dialami oleh Mugi di Klender, Jakarta, pada 13 Maret 1997. Secara berganti-ganti tempat, Mugi menjalani interogasi sekaligus rangkaian metode penyiksaan. Penculikan itu dialami karena peran Mugi dalam SMID dianggap cukup penting karena menggalang advokasi internasional ke Filipina, Malaysia, Australia, dan kawasan Eropa. Tugas yang diembankan PRD terhadap Mugi itu membawa konsekuensi berlawanan dengan penguasa Orde Baru, karena bertujuan untuk menuntut pembebasan tahanan politik sekaligus melengserkan Presiden Soeharto di saat rezim sedang kuat-kuatnya.
Pokok-pokok advokasi yang dilakukan Mugi lewat SMID antara lain penghapusan dwi fungsi ABRI, referendum atas nasib Timor Timur, kenaikan upah buruh, dan pencabutan UU Politik. Perjuangan advokasi itu pun membuahkan hasil dengan berlangsungnya era reformasi Mei 1998.
Mugiyanto, putra asli Jepara, berhasil menembus kabinet Merah Putih Presiden Prabowo sebagai wakil menteri HAM. Mugi adalah simbol kalau SDM Jepara selalu tersedia orang yang tidak kalah hebat dari mereka yang sering berada di pusat pemerintahan. Dedikasi Mugi terhadap perjuangan HAM tetap konsisten dijalankan dalam keadaan apapun. Selama periode 2000-2014, Mugi menjadi ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korbaan pelanggaran HAM.
Jejaring internasional dalam perjuangan HAM dilakukan oleh Mugiyanto dengan terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Philipina. Keterlibatan itu dalam rentang waktu 2006-2014, di mana AFAD merupakan federasi organisasi HAM yang terfokus pada isu penghilangan paksa di Asia. Oleh karenanya, Mugiyanto juga dikenal dalam keahliannya melobi serta mengampanyekan advokasi HAM di tingkat badan-badan HAM PBB maupun badan-badan HAM di sejumlah kawasan.
Penunjukan Mugiyanto sebagai wakil menteri HAM tentu menjadi harapan baru bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan secara serius menjunjung HAM. Polemik Prabowo yang seringkali dituduh terlibat pada sejumlah penculikan dan pelanggaran HAM, setidaknya langsung dijawab dengan menyerahkan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) kepada orang yang sudah sejak lama memperjuangkan HAM. Dan itulah sosok Mugiyanto, semoga lancar dan berhasil menjalankan amanat.
(Penulis adalah Doktor Agama dan Studi Perdamaian UIN Syarif Hidyatullah Jakarta)
