JAKARTA (SUARABARU.ID) – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyatakan, isu Munaslub Partai Golkar saat ini sudah dianggap kadaluwarsa.
Sebab, Munas sesuai jadwal rencana bakal digelar pada Desember tahun ini. Harusnya jika ingin menggelar Munaslub dilaksanakan tahun kemarin atau 2023.
Demikian diungkapkan Ridwan Hisjam yang juga anggota DPR RI kepada awak media, Jumat 9/8.
Ridwan mengakui, dirinya pernah mendorong Munaslub Golkar pada Juli 2023. Artinya, Munaslub dilaksanakan setahun sebelum Munas yang jatuh 2024.
“Jadi kalau sekarang dimunculkan, saya kira kurang tepat. Sudah kadarluwarsa. Sekarang sudah tahun berjalan. Harusnya kalau mau Munaslub diajukan satu tahun sebelumnya. Seperti saya waktu itu mengajukan Juli 2023,”ujar Ridwan.
Namun demikian, ia berpendapat Munas Golkar tidak harus Desember tahun ini. Bisa diajukan bulannya, yakni bisa Agustus, September, atau Oktober tahun ini. Yang terpenting, sudah masuk tahunnya. “Kalau diajukan bulannya itu tidak termasuk Munaslub, karena sudah masuk tahunnya,”tuturnya.
Ridwan menyatakan, tentunya hal itu tergantung pada hasil keputusan Rapimnas Partai Golkar untuk menentukan kembali kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan Munas. Apakah tetap Desember sesuai hasil Munas 2019, atau dimajukan bulannya.
“Ya itu nanti terserah keputusan Rapimnas mau kapan pastinya, mau tetap Desember ya boleh, diajukan jadi Oktober atau September juga boleh,”tuturnya.
Namun jika berkaca pada sejarah Golkar, Munas pada masa Orde Baru 1997 dilaksanakan pada Oktober. Kemudian saat Reformasi diadakan Munaslub Juli 1998, dan kemudian terpilihlah Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum. Karena itu, harusnya Munas berikutnya lima tahun ke depan berlangsung pada bulan Juli.
Namun, lanjut Ridwan, pada akhirnya Munas Golkar mundur pada Desember 2019. Keputusan untuk mengadakan Munas pada 2019 yang memilih Airlangga Hartarto sebenarnya sudah melanggar konstitusi. Namun lagi-lagi karena itu sudah menjadi keputusan Rapimnas, maka dirinya tak bisa berbuat apa-apa.
“Ketika itu sudah menjadi keputusan Rapimnas ya sudah, mau nggak mau ya kita ikuti, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah makanya Munas tahun ini sebenarnya bisa dimajukan bulannya, itu tergantung Rapimnas, kalau diajukan bulan boleh, yang tidak boleh mundur tahun sampai tahun depan itu tidak boleh,”tandasnya.
Airlangga Curi Start
Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 ini melihat, memang ada kelompok di Partai Golkar yang ingin Munas diajukan bulannya tidak harus Desember. Menurutnya, hal itu sah-sah saja. Karena itu bagian dari demokrasi para kader yang menginginkan dipercepat.
Lagi pula, Ketua Umum Golkar Airlangga juga dianggap telah mencuri start berkampanye calon ketum dengan menggalang dukungan ke DPD-DPD sejak Juli lalu sehingga membuat dinamika politik di internal Golkar menjadi panas.
Menurut pendapat dia, jika dewasa ini calon-calon lain ingin menggalang dukungan dan meminta dipercepat wajar saja. Apalagi Airlangga sendiri juga sudah melakukan itu atau mencuri start. Jadi ini dampak dari Airlangga yang memulai.
Bahkan info yang ia dapat, para pengurus DPD sampai organisasi sayap Partai Golkar diminta mengeluarkan statemen untuk menyatakan dukungan kepada dirinya. Padahal pernyataan dukungan oleh DPD dibolehkan setelah ada hasil keputusan Rapimnas mengenai waktu pelaksanaan Munas.
“Ini jelas Airlangga sendiri sudah main curi start, dengan memanfaatkan kekuasaanya,”tandas Ridwan.
Komper Wardopo
