KUDUS (SUARABARU.ID) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sorotan terkait rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Hingga pembahasan RAPBD Perubahan 2024, banyak rencana kegiatan yang sudah dianggarkan pada APBD murni 2024 belum kunjung terlaksana.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Fraksi PKB saat memberikan pandangan umum fraksi atas penjelasan Bupati tentang RAPBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam sidang Paripurna DPRD Kudus, Selasa (6/8). Rapat paripurna tersebut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj Tri Erna Sulistyawati dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mewakili Pj Bupati yang berhalangan hadir.
Melalui juru bicaranya, Ali Iksan, FPKB berharap agar Bupati Kudus segera merealisasikan rencana program anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya.
“Banyak program baik fisik maupun nonfisik yang tidak segera direalisasikan. Sehingga, program tersebut sampai batas waktu perubahan belum terserap secara maksimal,”kata Ali Iksan.
Fraksi PKB juga meminta Pj Bupati Kudus untuk mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya tidak bisa maksimal. Indikatornya, bisa dilihat dari rendahnya serapan anggaran.
Sementara, Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya mengapresiasi RAPBD Perubahan 2024, terutama menyangkut target pendapatan daerah yang naik 8,91 persen jadi Rp2,228 triliun atau meningkat Rp182,2 miliar. Belanja daerah menjadi Rp2,5 triliun dan pembiayaan netto menjadi Rp281 miliar.
Fraksi PDIP juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bisa segera melaksanakan APBD Perubahan 2024, karena tiga bulan lagi datang musim hujan. PDIP berharap agar penyerapan APBD 2024 (murni) bisa lebih ditingkatkan.
“Dalam waktu dekat akan segera musim hujan, sehingga proyek pembangunan fisik sebisa mungkin segera dilaksanakan,”kata juru bicara FPDIP, Ngateman.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar juga menyoroti meningkatnya pendapatan di RAPBD Perubahan 2024. Menurut mereka, peningkatan tersebut sebagian besar dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang naik sekira 7,05 persen. Oleh karenanya, Fraksi Golkar berharap Pj Bupati Kudus mencari celah-celah pendapatan asli daerah yang mungkin sampai saat ini belum tergali potensinya.
Melengkapi pandangan umumnya, juru bicara Fraksi Golkar Irwansyah meminta agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus mencari solusi karena masih banyak bangunan sekolah yang rusak, baik SD maupun SMP. Selanjutnya, untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kudus diminta untuk melakukan pengawasan.
Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj Tri Erna Sulistyawati menyampaikan pada dasarnya semua fraksi setuju dengan skala prioritas APBD Perubahan 2024. Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup mendesak dan akan segera dilaksanakan.
“Skala prioritasnya, kan, ada pembayaran tagihan listrik LPJU, perbaikan stadion, pengadaan alat berat di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan lainnya,” beber Erna.
Sebagaimana diketahui, DPRD Kabupaten Kudus kini secara simultan menggenjot pembahasan RAPBD Perubahan 2024. Diharapkan sebelum proses pelantikan DPRD baru pada 21 Agustus 2024 mendatang, RAPBD Perubahan 2024 bisa segera disahkan.
Ads-Ali Bustomi
