KUDUS (SUARABARU.ID) – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus mendukung langkah Pj Bupati Kudus dalam mewujudkan Good Governance dan Good Goverment. Terutama dalam hal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kudus.
Hal ini disampaikan Arif Mustain Ketua PC GP Ansor di tengah-tengah Pelantikan PC GP Ansor periode 2024-2028 Sabtu (29/6) di Auditorium IAIN Kudus Lantai 3.
Dalam rilis yang disampaikan, Arif Mustain menyatakan PC GP Ansor Kudus memandang roda pemerintahan di Kabupaten Kudus tidaklah sebagus lukisan yg disuguhkan.
Bukti temuan LHP BPK, kasus perades, kasus KONI, kasus PDAM, Kasus Umroh, kasus insntif nakes menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan kabupaten Kudus, bukan hanya eksekutif saja namun di tempat lain pula.
Pj Bupati saat ini pun dinilai oleh Ansor malah menjadi tukang cuci piring atas kotor dan semrawutnya pemerintahan kemarin.
”Langkah Pj Bupati Kudus saat ini sudah benar. Iktiyar mewujudkan Good Governance dan Good Goverment dg melakukan penyegaran lewat selter dan uji kompetensi akan membuka peluang semua ASN yang ada untuk menjabat sesuai kompetensinya,” katanya.
Bersih-bersih ini, kata dia, juga diyakini tanpa mahar, tanpa transport dam embel-embel apapun. Sudah menjadi rahasia umum jika muncul isu pengisian dan rotasi jabatan pasti akan diidentikkan dengan transaksi jual beli.
Di sisi lain, sambung dia, Ansor Kudus juga merasa heran terkait adanya statemen yang mempertanyakan usaha yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tersebut.
”Bahwa memang kenyataannya ada jabatan yang kosong lama sudah seharusnya segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jika kosong kasihan kasihan masyarakat,” tekannya.
Karena inilah, pihaknya pun berharap birokrat-birokrat yang ada benar-benar maksimal dan profesional dalam bekerja melayani masyarakat.
Kritik terhadap langkah Pj Bupati Kudus ini menjadi pertanyaan besar bagi Ansor Kudus apalagi sesuai aturan apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tidak melanggar aturan yang ada.
Apakah ini ketakutan semata dari kontestan pilkada yang terlanjur menjanjikan kue jabatan kepada orang-orang tertentu atau transaksional politik dalam pilkada.
Lebih lanjut arif menyampaikan bahwa Kudus harus bersih bersih saat ini. Sehingga ke depan birokrat-birokrat yang ada benar-benar maksimal dan profesional dalam bekerja melayani masyarakat.
Ali Bustomi
