WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Wonogiri, harus mengedepankan azas pemerataan. Baik pemerataan pembangunan di sektor infrastruktur maupun pemerataan pada pertumbuhan ekonomi.
Juga harus memperhatikan isu strategis, mempunyai prioritas dan program unggulan, serta memiliki sinergitas dengan pembangunan nasional. Hal ini penting dilakukan, dalam turut serta memberikan andil Kabupaten Wonogiri mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045.
Pendapat itu, Selasa (25/6/24), disampaikan para juru bicara fraksi di DPRD Kabupaten Wonogiri, saat menyampaikan pemandangan umum pada rapat paripurna Dewan. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Sriyono, dan dihadiri 36 dari 50 anggota DPRD.
Sebanyak 36 anggota Dewan yang hadir, terdiri atas 24 dari 28 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 3 dari 8 Anggota Fraksi Partai Golkar, 4 Anggota Fraksi PKS, 2 dari 4 Fraksi Partai Gerindra dan 3 dari 6 Anggota Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa atau AKB yang merupakan koalisi PAN dan PKB. ”Tepuk tangan untuk Fraksi PKS yang semuanya hadir,” kata Ketua DPRD Sriyono.
Bupati Wonogiri izin tidak dapat hadir, karena bersamaan mengikuti Rakornas pencegahan stunting yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting. Karena itu, menugaskan Wakil Bupati (Wabup) Setyo Sukarno untuk mewakilinya. Surat izin Bupati, dibacakan oleh Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Edhy Tri Hadiyanto.
Bank Wonogiri
Rapat paripurna Hari Selasa (25/6/24), merupakan kelanjutan rapat yang membahas pengajuan Raperda tentang RPJPD 2025-2045 dan Raperda Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Wonogiri. Dua Raperda ini, diajukan oleh pihak ekskutif. Bersama itu, juga disampaikan pendapat Bupati terhadap Raperda inisiatif yang diajukan DPRD Wonogiri. Yakni tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
Lima juru bicara fraksi, tampil secara bergantian menyampaikan pemandangan umum. Terdiri atas Widiyatno dari Fraksi Partai Golkark, Jarmono (Fraksi PKS), Jati Waluyo (Fraksi Partai Gerindra), Suparmo (Fraksi AKB) dan Mulyadi sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Para juru bicara memberikan penekanan tentang pentingnya mengedepankan azas pemerataan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi pada Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045. ”Sebab, pembangunan yang sekarang dilakukan masih belum mewujudkan pemerataan utamanya di wilayah pedesaan,” tegas Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Jati Waluyo.
Penegasan sama, juga dikedepankan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mulyadi. ”Masih terjadi adanya ketimpangan, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi, yang baru terjadi di titik tertentu,” ujar Mulyadi. RPJPD, tandas Juru Bicara Partai Golkar, Widiyatno, menjadi cita-cita besar bagi masyarakat Wonogiri untuk 20 tahun ke depan.
Terkait dengan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Wonogiri, itu diajukan dalam upaya memperbarui payung hukum terhadap Bank Prekreditan Rakyat (BPR) Giri Suka Dana yang telah kadaluarsa. Menyikapi ini, para juru bicara fraksi berharap, sebagai Perusahaan Perseroan Daerah, Bank Wonogiri, ke depan pengelolaannya harus profesional.
Sebagai Perseroan Daerah, Bank Wonogiri, ke depan harus mampu memberikan peran strategis dalam memberikan kemanfaatan melalui pelayanan yang diberikan kepada publik. Utamanya kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bersama itu, keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Aseli Daerah (PAD). ”Dapat berkembang mandiri, tanpa bergantung ada tidaknya penyertaan modal dari pemerintah,” tegas Juru Bicara Fraksi AKB, Suparmo.
Bambang Pur
