Reda saat melakukan kunjungan ke Pelatnas National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di Solo mengatakan, kunjungannya ini untuk melihat langsung persiapan para atlet NPC Indonesia, dari semua cabang olahraga yang akan berlaga di Paralimpiade 2024 Paris, Agustus mendatang.
“Kedatangan kami untuk melihat kesiapan para atlet yang tinggal beberapa bulan kedepan (Juni-Juli). Atlet-atlet kita sudah profesional dan kualifikasi dunia. Tinggal mempertahankan mental juara atau spririt untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Reda mengaku terkesan dengan semangat para atlet yang menunjukan tekad kuat, kerja keras, semangat berlatih dan tak kenal menyerah yang dilakukan atlet-atlet penyandang disabilitas
Paralimpiade 2024 akan diadakan di Paris pada 28 Agustus hingga 8 September 2024. Hingga saat ini, Indonesia telah meloloskan 23 atlet ke pesta olah raga disabilitas dunia tersebut.
Profil Reda Manthovani
Prof. Dr. Reda Manthovani, SH,MH,LLM,S.Kom saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), dilantik Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa 31 Oktober 2023 lalu.
Pria kelahiran Jakarta 20 Juni 1969 itu sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten 2021 dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta pada Februari 2022.
Sebelumnya Reda pernah menjabat sebagai Kabag TU Kejati DKI (2011), pada 2012 menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon (2012), kemudian pada 2013 menjabat Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kejaksaan Agung, serta Konsultan Hukum atau Kejaksaan pada Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (2014-2015).
Pendidikan S1 diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1988-1992), S2 di Faculte de Droit de l’UniversitedAix, Marseille III France (2001 – 2002). Selanjutnya, gelar S3 didapat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), hingga memperoleh gelar Profesor dan menjadi guru besar di Universitas Pancasila.
Buku hasil karya Reda Manthovani diantaranya:
1. Panduan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan
2. Problematika Penuntutan Kejahatan Cyber di Indonesia
3. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan
4. Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Legislasi Uni Eropa – Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Nasional Negara-Negara Anggota dan Penandatangan Konvensi dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian di Indonesia
Ning S
