SEMARANG (SUARABARU.ID) – Libatkan akademis dan praktisi di bidang kepemiluan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Tembalang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Pengawas TPS.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan jelang Pemilihan Umum dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara di tingkat TPS.
Kepala Prodi Magister Manajemen STIE Semarang, Dr. Rokhmad Budiyono mengatakan, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki sejumlah modal strategis yang menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu.
Diantaranya, SK Pengangkatan sebagai anggota PTPS, pengetahuan perundangan, jaringan relasional dengan tokoh masyarakat, pengetahuan budaya masyarakat setempat, memahami potensi lingkungan TPS, mengetahui potensi pelanggaran lingkungan TPS, dan berani melakukan pencegahan pelanggaran pemilu di lingkungan TPS yang diawasi.
“Dengan memanfaatkan modal strategis ini secara optimal, diharapkan PTPS dapat menjalankan peran mereka dengan efektif dan membantu memastikan terwujudnya pemilihan umum yang bersih, adil, dan demokratis,” ujarnya, belum lama ini.
Dalam paparannya, Ketua Pasca Sarjana STIE Semarang ini berpesan kepada Pengawas TPS untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pengawas pemilu yang bisa membuka peluang Pengawas TPS menduduki jenjang pengawasan yang lebih tinggi, dengan membaca peraturan perundangan pemilu, dan peraturan-peraturan lain sebagai modal awal peningkatan karier pengawas.
“Menjadi pengawas pemilu bukan saja mendapat honor yang cukup tetapi juga menjadi ladang ibadah, karena termasuk pekerjaan amar makruf nahi mungkar, karena pengawas pemilu mencegah terjadinya pelanggaran, dan bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, mendapatkan wakil rakyat dan pimpinan yang amanah, fathonah, tablig dan shidiq,” imbuhnya.
Menurutnya, kesuksesan Pengawas TPS bukan karena banyaknya melaporkan pelanggaran di wilayahnya, namun yang lebih utama adalah menjaga kondisi lingkungan TPS tidak ada pelanggaran pemilu. Karena bila terjadi pelanggaran akan merepotkan sendiri bagi Pengawas TPS. Akan lebih melelahkan lagi kalau terjadi perhitungan ulang atau sampai terjadi pemilu ulang.
Ning S
