JEPARA (SUARABARU.ID) – Kendati tengah berutang ke rumah sakit RSUD RA Kartini dan RSI Sultan Hadlirin, Kepala Dinkes Jepara meyakinkan bahwa dua rumah sakit ini masih melayani program rawat inap gratis kelas tiga untuk warga Jepara yang miskin. Dengan kondisi apapun kita wajib untuk memberikan pertolongan dulu. Pemkab Jepara tidak menghentikan, tapi melakukan evaluasi dengan pendekatan prinsip efektif, efisien dan selektif
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DKK Kabupaten Jepara Mudrikatun saat berlangsung pertemuan dengan Komisi C DPRD Jepara yang dipimpin Ketua Komisi C Nur Hidayat, bersama anggota Bambang H, Ahmad Sholikhin, beserta Farah Elfirajun A.G., Senin (29/1).
Sejumlah pimpinan perangkat daerah diundang untuk rapat dengan jajaran legislatif. Beberapa hal menjadi topik pembahasan, salah satunya adalah soal fasilitasi rawat inap gratis kelas tiga bagi masyarakat Jepara yang miskin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mudrikatun menceritakan, awal fasilitasi dari pemkab tersebut untuk membantu pasien rawat inap yang belum terkaver program JKN-KIS.
“Tahun 2024 ini, bantuan rawat inap tersebut dipastikan masih digulirkan. Namun, kategori penerima manfaatnya adalah khusus warga miskin yang tak punya jaminan kesehatan. Dianggarkan dana sebesar Rp 9,34 miliar,” ujarnya
Alasan program Pemkab Jepara ini dilanjutkan, kata Ika–sapaan karib Mudrikatun, karena masih ada warga miskin yang belum memiliki kartu JKN-KIS. Kebijakan pemberian fasilitasi kesehatan ini, juga dinilai jadi urusan wajib pemerintah.
Meski tetap berlanjut, tapi pemberiannya lebih selektif. Diperuntukkan bagi pasien kategori miskin yang belum terkaver JKN-KIS. Status ini dibuktikan dengan surat rekomendasi, dari petinggi desa setempat maupun dinas sosial (dinsos). “Kita tentunya tetap membantu merawat. Tidak mengabaikan, dan tidak akan menolak masyarakat yang dalam kondisi darurat, dan sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Layanan rawat inap gratis kelas tiga tersebut hanya berlaku di dua rumah sakit di Jepara. Yakni, RSUD R.A. Kartini dan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Hadlirin.
Berjalannya program bantuan kesehatan ini, beriringan dengan proses verifikasi kelayakan oleh dinsos. Jika memenuhi kriteria warga miskin, otomatis akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sehingga sewaktu-waktu kembali sakit sudah memiliki jaminan kesehatan. “Agar bisa lebih valid lagi, bersama-sama dengan dinsos. Selanjutnya akan diusulkan mendapat KIS,” tuturnya.
Langkah ini diambil agar fasilitasi bantuan lebih tepat sasaran. Jika upaya itu tak dilakukan, maka berakibat terjadi pembengkakan anggaran. Dampaknya, program tersebut tidak bisa bergulir untuk periode satu tahun. Bahkan, dapat menambah utang pemerintah ke rumah sakit. “Tahun 2023, kita masih punya tunggakan untuk bayar RSUD dan RSI Rp9,275 miliar,” bebernya.
Kendati tengah berutang ke rumah sakit, Kepala Dinkes Jepara meyakinkan bahwa dua rumah sakit ini masih masih melayani program rawat inap gratis kelas tiga untuk warga Jeepara yang miskin. “Direktur RSUD dan RSI sudah kami panggil dan berikan pengarahan. Dengan kondisi apapun kita wajib untuk memberikan pertolongan. Terpenting ditolong dulu,” imbuhnya.
Bagi Warga Masyarakat yg mampu di dorong utk mendaftar BPJS mandiri dan bagi warga miskin dilakukan pendataan kembali dan dipastikan punya Jaminan kesehatan BPJS / JKN KIS
Kepada masyarakat, Ika berpesan agar jangan mengurus kepesertaan JKN-KIS ketika sudah jatuh sakit. Sebab baru dapat digunakan setelah 14 hari oleh peserta baru. Dengan program jaminan itu, setiap warga dipastikan memiliki akses layanan kesehatan tanpa kendala. “Tugas kami selanjutnya adalah memfokuskan pelayanan kesehatan ke arah preventif dan promotif,” kata dia.
Agar jaminan pelayanan kesehatan ini menjangkau seluruh masyarakat Jepara, pihaknya mengajak keterlibatan pengusaha. Mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi warga di lingkungan sekitar. “Selain membayarkan jaminan kesehatan atas karyawannya, diharapkan juga bisa membantu dengan mengucurkan CSR di lingkungan sekitar untuk jaminan kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Nur Hidayat menekankan pentingnya menciptakan komunikasi efektif pada masyarakat. Harapannya tak terjadi kesalahpahaman publik atas peraturan kebijakan yang berlaku. “Aduan yang diterima itu sebagian besar karena adanya miskomunikasi yang tidak selaras. Berikan pemahaman kepada masyarakat,” ujar Nur Hidayat.
Hadepe
