WONOSOBO (SUARABARU.ID) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.
Meskipun mencatatkan sejumlah capaian positif, DPRD memberikan ratusan rekomendasi kritis, terutama terkait kemandirian fiskal dan pembangunan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Mugi Sugeng, menjelaskan bahwa LKPJ kali ini memiliki nilai penting karena merupakan laporan transisi di akhir periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026.
Pembahasan sudah dilakukan di tingkat Komisi dan telah diparipurnakan. Ada beberapa catatan dan masukan dari legislatif untuk eksekutif agar kinerja pemerintahan daerah ke depan lebih baik lagi. Kinerja eksekutif jadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah.
“Meskipun secara umum indikator kinerja seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik, angka kemiskinan dan pengangguran turun, kami tetap memberikan ratusan rekomendasi yang tersebar di 34 urusan pemerintahan,” ujar Mugi.
Menurut politisi dari Partai Demokrat tersebut, salah satu sorotan utama dari DPRD terkait kinerja eksekutif adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap postur APBD Wonosobo yang belum mencapai 20 persen.
Mugi menekankan perlunya langkah berani dari pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan tarif.
“Pendataan ulang objek pajak dengan melakukan pemutakhiran data (review) objek pajak, seperti lahan yang secara administratif masih tercatat sebagai sawah namun secara fakta telah berubah menjadi bangunan komersial, harus dilakukan,” harapnya.
Sektor Wisata
Pada sektor pariwisata dan perhotelan, menurutnya, perlu upaya optimalkan pajak restoran, hotel, dan homestay. Potensi pajak homestay di Wonosobo sangat besar (lebih dari 500 unit), namun realisasi pajaknya masih di bawah Rp 3 miliar.
“Digitalisasi sistem, dengan mendorong penggunaan sistem digital, saya kira meminimalisir kebocoran dan meningkatkan kesadaran wajib pajak,” tegas pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Wonosobo itu.
Evaluasi BUMD, Mugi menegaskan agar pemerintah berani mengambil tindakan tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi.
“Kalau ada BUMD yang rugi terus, ya tutup saja. Jangan dipaksakan jika tidak sebanding antara modal dan dividennya,” tegasnya, Selasa (19/5/2025), ketika ditemui di ruang kerjanya.
Selain masalah fiskal, DPRD Wonosobo juga menyoroti kondisi infrastruktur dan kemiskinan yang memerlukan penanganan serius dan metode yang lebih modern. Infrastruktur jalan di daerah ini belum sepenuhnya baik, karena masih banyak jalan antar kecamatan yang rusak.
Dikatakan Mugi, dengan kondisi fiskal yang terbatas, penyelesaian masalah infrastruktur jalan tidak bisa dilakukan dengan cara-cara tradisional. Perlu terobosan yang jitu dan cerdas agar masalah kebutuhan dasar masyarakat tersebut terpenuhi.
“Harus ada langkah strategis dan kerja bareng yang serius antara semua lini. Termasuk di dalam adalah penanganan kemiskinan yang berkaitan erat dengan sektor pendidikan dan kesehatan (PBI),” tandas Mugi.
Di Wonosobo, lanjutnya, masalah infrastruktur jalan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, derajat kesehatan yang rendah dan tingginya anak tidak sekolah memang masih menjadi masalah serius dan perlu penanganan yang cepat dan tepat.
Muharno Zarka
