WONOSOBO (SUARABARU.ID)-Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo berhasil menambah penghargaan pada tahun 2023 ini dengan meraih penghargaan dari KPPN Banjarnegara.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bambang Nurwiyanto Jumat (22/12/2023) pada acara rapat koordinasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2023 dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2024 serta apresiasi/penghargaan Satker 2023 yang digelar di aula KPPN Banjarnegara.
Sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pada tahun 2023 ini telah memperoleh total 7 penghargaan, antara lain, :
Pertama, penghargaan stand terbaik II kategori pemerintahan pada Event Purworejo Expo 2023. Kedua, penghargaan stand terbaik III kategori pemerintahan pada Wonosobo Festival UKM Expo 2023.
Ketiga, penghargaan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin tahun 2020-2022 dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jateng.
Nilai Tambah
Keempat, penghargaan sebagai Unit Kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin tahun 2020-2022 dari Kepala Biro Umum Setjen Kemenkum HAM RI.
Kelima, penghargaan terbaik kedua Kategori Media Darling Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2023 dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM RI. Keenam, memperoleh penghargaan peserta terbaik Kopdar Humas Imigrasi 2023 kepada Kasi TIKIM, Jerold.
Ketujuh, penghargaan sebagai Satker dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik ketiga kategori Satker dengan pagu di atas 6 miliar dari Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara.
Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo, KA Halim mengungkapkan melalui pencapaian kinerja dan total 7 penghargaan di tahun 2023 ini, tentu akan memberikan nilai tambah untuk usulan kenaikan kelas imigrasi Wonosobo menjadi kelas I.
Rencana pengusulan kenaikan ke Kelas I juga sudah terkonsep dan telah diselesaikan; nantinya akan diajukan pada akhir tahun 2023.
“Pada tahun 2025, segala persiapan sudah rampung dengan harapan tercapainya kenaikan kelas, peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan alokasi anggaran dan perluasan wilayah kerja,” ungkap KA Halim.
Muharno Zarka
