BATANG (SUARABARU.ID)- Pemerintah Kabupaten Batang menggelar sosialisasi anti korupsi bagi penyedia barang dan jasa konstruksi di Pendopo Kabupaten Batang, Selasa (28/11/2023).
Sosialisasi ini mengundang seluruh penyedia barang dan jasa konstruksi yang selama ini bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, sosialisasi ini diberikan kepada penyedia barang dan jasa konstruksi untuk mencegah korupsi di Kabupaten Batang.
“Pemkab Batang sangat berkomitmen terus menggemakan pencegahan korupsi terjadi di Kabupaten Batang. Sosialisasi ini menghindari adanya grativikasi dan suap-menyuap yang rawan terjadi di OPD-OPD dengan penyedia barang dan jasa kontruksi,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah berintegritas.
“Apalagi melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang hanya Rp300 miliar saja itu termasuk yang sedikit dengan perencanaannya Rp 1,9 triliun untuk rangkaian program masyarakat serta pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Untuk penyediaan barang dan jasa kontruksi di beberapa Kabupaten dan Kota sekarang banyak indikasi adanya monopoli komunikasi dengan vendor.
“Melihat banyak daerah, e-katalog yang dimenangkan hanya itu-itu saja vendornya. Apakah dengan seringnya vendor yang sama menang karena ada kualitasnya disitu,” ungkapnyanya.
Ia berpesan, ke depan Pemkab Batang mulai tahun 2024 harus ada kualifikasi pemenang e-katalog dengan memeriksa penyedia barang dan jasa kontruksi yakni kualitas barang, harga, dan perawatan yang bagus menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Batang.
Adanya kualifikasi ini, lanjut dia, bisa menghindari kualifikasi yang mempunyai kualitas jelek tidak bisa dimenangkan untuk mencegah monopoli tadi. Karena sistem monopoli komunikasi dengan vendor itu, siapapun yang maju dalam tender program pemerintah pasti hanya itu-itu saja yang menang.
“Pokoknya hari ini saya ingatkan jangan lagi ada sistem monopoli ini terjadi di Kabupaten Batang dan mudah-mudahan hal ini tidak ada disini,” tegasnya.
Ujang berharap, Kabupaten Batang dengan minimnya anggaran bisa memaksimalkan program untuk masyarakat serta pengadaan barang dan jasa secara optimal.
Nur Muktiadi
