SEMARANG (SUARABARU.ID) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi menggelar kongres dan pembinaan untuk anggota yang dilaksanakan di Hotel Plaza Semarang selama dua hari, Sabtu-Minggu (4-5 November 2023).
Direktur Dewan Pendiri Nasional (DPN), Joko Susanto mengatakan, kongres ini sebagai bentuk pembinaan anggota untuk mempersiapkan Pemilu serentak 2024.
Joko berharap dalam Pilpres 2024 nanti bisa berjalan damai, profesional dan anggota LBH bebas memilih siapapun pilihannya, karena kader LBH Rupadi ada di semua pendukung yang berbeda-beda. Ada yang mendukung Capres Anis, Ganjar maupun Capres Prabowo.
“Kita tidak bisa membatasi kader, kita tidak melarang kader untuk berpolitik, yang penting siapapun pilihannya semua tujuannya membangun kekeluargaan dan kembali pada persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Joko.
Terkait kongres sendiri, ada pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat. “Ada 5 calon yang maju, pertama ada incumbent yaitu Sumanto SH MH (pensiunan Kesbangpol Provinsi Jateng), kedua Sunardi (mantan wartawan sekarang pengacara), ketiga Dharma Wijaya Maulana (DPW LBH Rupadi Jawa Tengah yang juga pengacara), keempat Wildan Prasetyo Usman (pengacara mantan BEM FH Unnes) dan kelima Chintya Alona Gaby (sekretaris dewan pendiri LBH Rupadi).
Joko berharap kelima calon tersebut bisa bersaing secara sehat, tidak terjadi permasalahan dan tidak terjadi kecurangan, semua bisa berjalan dengan baik.
“Siapapun yang menang bisa meneruskan program-program LBH Rupadi, karena sekarang kita sudah memiliki 6 alat perangkat perkumpulan. “Disini kita sudah memiliki perangkat perangkat yang lebih komplit, yang bisa dimanfaatkan dengan baik terkait keberadaan organisasi tersebut,” ungkapnya.
“Kita berharap LBH Rupadi bermanfaat, karena sampai detik ini kita konsisten mendampingi perkara prodeo. Kita tidak pernah memungut uang dari para klien khususnya warga kurang mampu. Namun kita tidak melarang kalau yang bersangkutan memiliki kemauan sendiri untuk memberikan kontribusi atau memberikan materi,” terangnya.
Joko menyebut total ada 70 lebih perkara baik pidana, perdata maupun agama yang sudah didampingi.
Ning S
