JEPARA (SUARABARU.ID) – Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serius menangani kontroversi tambak udang ilegal di Karimunjawa. Taman Nasional Karimunjawa sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional harus diselamatkan, sebab nilai ekologinya tidak tergantikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Agus Mardiyanto, Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Jabalnusra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat dikonfirmasi terkait dengan penanganan tambak udang di Karimunjawa,
Juga dugaan adanya petambak yang kembali mendatangkan benur di Legon Lele pada tanggal 27 Oktober 2023 serta limbah tambak yang diduga mencemari Pantai Anora dan wilayah pantai Batulawang hingga airnya berwarna dan berbau menyengat.
Agus Mardiyanto juga menjelaskan, setelah pekan lalu diterjunkan puluhan petugas ke Karimunjawa, rencananya tanggal 31 Oktober 2023 akan dilakukan rapat koordinasi Gakkum bersama instansi terkait di Jepara.
“Setelah rakor tim Gakkum dan instansi terkait dari Polri, Menko Maritim dan Investasi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkab Jepara dan instansi terkait lainnya, awal bulan November akan diterjunkan tim ke Karimunjawa,” terangnya
“Kami mohon doa dan dukungan seluruh warga mayarakat, utamanya warga Karimunjawa semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya agar alam Karimunjawa tetap lestari,”pinta Agus Mardiyanto.
Ia juga mengungkapkan, saat tim Gakkum beberapa hari yang lalu berada di Karimunjawa telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Verifikasi dan sekaligus menunjukkan pasal pelanggarannya yang dilakukan oleh petambak terkait UU No 5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Sementara Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta yang dihubungi SUARABARU.ID Jumat sore membenarkan bahwa penyelesaian kasus tambak udang Karimunjawa ini ada di Gakkum Kementerian KLH.”Kami akan segera lakukan rapat koordinasi lintas sektor,” tegasnya
Sedangkan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengungkapkan, direncanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 akan diadakan rapat koordinasi.
Hadepe
