MAGELANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempercepat target penurunan angka stunting di wilayahnya. Caranya, menggencarkan beragam program dan inovasi yang dirancang sebelumnya.
Melalui gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, Jo Kawin Bocah, dan sebagainya, diharapkan target penurunan prevalensi stunting di Jateng sebanyak 14% pada 2024 cepat tercapai.
“Dari berbagai kebijakan, gerakan, dan program penanganan stunting ini, perlu dievaluasi. Sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem, hambatan, maupun solusi, sehingga kedepannya kita bisa lebih akseleratif,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam “Rakor Evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Jateng” di Hotel Grand Artos Magelang belum lama ini.
Sumarno menilai, berbagai program seperti Gerakan Jaga Tangga, Jaga Kanca, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, dan sebagainya dianggap efektif menurunkan anga stunting.
Nilai lebihnya, program itu juga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian yang berakar dari sifat gotong royong masyarakat Jateng.
Pun demikian, program yang sudah berjalan tetap butuh evaluasi. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya kasus stunting di Jawa Tengah akibat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan.
Oleh karena itu, lanjut Soemarno, gerakan “Jo Kawin Bocah” terus digencarkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini. Selain itu, juga meningkatkan perilaku kesadaran tidak buang air besar sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengkonsumsi makanan bergizi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha mengatakan, Provinsi Jateng merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Jateng diminta mengambil langkah-langkah strategis yang memiliki daya ungkit besar dalam percepatan penurunan stunting.
Dalam sisa waktu 14 bulan kedepan, lanjut Satya, diharapkan fokus pada indikator dan cakupan yang masih jauh dari target. Caranya, konsumsi tablet penambah darah, cakupan skrining anemia pada remaja putri, cakupan balita kurang asupan gizi, jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai dan bansos, serta persentase kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan stunting.
Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi roadshow percepatan penurunan stunting. Pemda juga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi hingga tingkat desa.
“Edukasi dan konseling juga harus terus dilakukan kepada masyarakat secara massif, guna memberikan pemahaman, pola asuh pemberian makanan yang benar, serta pemantauan tumbuh kembang anak untuk penanganan dan pencegahan stunting,” jelas Satya.
Meskipun demikian, ia memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jateng yang mampu menurunkan prevalensi stunting, antara lain Kota Semarang, Demak, Kota Tegal, Kabupaten Tegal Jepara, Wonosobo, dan Banyumas.
Hery Priyono
