SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, perlu gerak bersama dan political will pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan komunitas, untuk membenahi tata kelola museum yang kini memprihatinkan.
”Terbengkalainya museum kita saat ini, karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Persepsi ini merupakan tantangan kita semua,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Tantangan Kebijakan dan Tata Kelola Museum di Indonesia’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/10/2023), dalam rangka menyambut Hari Museum Nasional pada 12 Oktober.
Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan St Prabawa Dwi Putranto (Koordinator Cagar Budaya Museum dan Cagar Budaya, Kemendikbudristek RI).
BACA JUGA: Dorong Generasi Milenial di Pacitan Mencintai Pertanian
Ada pula Dr Daud Aris Tanudirjo MA (Dosen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada) dan Dr Erlina Wiyanarti (Dosen Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Drs Waluyono MM (Bendahara Umum Asosiasi Museum Indonesia) sebagai penanggap.
Lestari menegaskan, pemahaman sejarah merupakan bagian penting dalam proses merawat nilai-nilai kebangsaan, yang tidak boleh dilepaskan dari hajat hidup orang banyak.
Keberadaan museum yang baik, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari proses pemahaman sejarah yang sangat penting, bagi penanaman nilai-nilai kebangsaan setiap warga negara.
BACA JUGA: Inspektur Wilayah II: Pemenuhan Data Dukung RKT Belum Optimal
Diakui Rerie, carut marutnya tata kelola museum di Indonesia, memerlukan kepedulian dan gerak bersama untuk memperbaikinya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong peningkatan kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam proses perbaikan tata kelola museum.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, segera tumbuh gerakan bersama, yang merupakan kolaborasi antara kepedulian yang kuat dari masyarakat, dan political will pemerintah, dalam mewujudkan pengelolaan museum yang mampu meningkatkan penanaman nilai-nilai kebangsaan, pada setiap generasi penerus negeri.
BACA JUGA: Mengikuti Dialog Penguatan Pemilu Damai Tingkat Nasional
Sedangkan Koordinator Museum dan Cagar Budaya, Kemendikbudristek RI, St Prabawa Dwi Putranto mengungkapkan, fungsi dari lembaga yang dipimpinnya antara lain meliputi, pengelolaan koleksi, pelestarian cagar budaya, dan koleksi benda seni.
Saat ini, ujar Prabawa, pengelolaan Museum dan Cagar Budaya sudah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), untuk meningkatkan kemandirian pengelolaan museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
”Selain itu, keberadaan BLU juga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola museum,” sebut dia.
BACA JUGA: Pendidikan Jadi Kunci Pemberantasan Kemiskinan
Sementara itu, Bendahara Umum Asosiasi Museum Indonesia, Waluyono berpendapat, yang perlu diapresiasi adalah, museum di seluruh Indonesia, bukan hanya museum yang dikelola pemerintah.
Karena, ungkap dia, dengan dialihkannya sejumlah kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pengelolaan museum dan taman budaya di daerah banyak yang terbengkalai. Pembentukan BLU dalam pengelolaan museum, menurutnya, merupakan langkah yang tidak tepat.
”Bagaimana dengan tiket hanya Rp 5.000, pengelolaannya berbentuk BLU. Ini salah kaprah. Perbaikan tata kelola museum seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat, yang lebih memahami permasalahan di lapangan,” tegas dia.
Riyan
