TEGAL (SUARABARU.ID) – Kecewa dengan hasil pemilu, ratusan massa akhirnya menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal. Bahkan, massa sampai melakukan tindakan anarkis dan melawan petugas dari Kepolisian.
Namun dengan segala upaya dan atas nama undang-undang, personel Polres Tegal Kota dapat meredam dan menghalau massa hingga situasi di Kantor KPU kembali aman dan terkendali.
Peristiwa tersebut merupakan adegan dalam skenario simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) yang digelar Polres Tegal Kota, Polda Jawa Tengah di sepanjang Jalan Pemuda, Kota Tegal, Senin (25/9/2023).
Latihan kegiatan Sispam kota tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggulangi adanya aksi kerusuhan massa menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Kapolres Tegal Kota AKBP Jaka Wahyudi SH SIK MSi, mengungkapkan, pihaknya melaksanakan kegiatan tersebut untuk menyiapkan ketrampilan seluruh anggota. Agar memahami Standar Operasional Prosedur dalam pengamanan unjuk rasa. Terlebih saat ini sudah memasuki proses tahapan dalam Pemilu 2024.
“Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri harus siap siaga untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat. Khususnya pada Pileg dan Pilpres dalam Operasi Mantap Brata 2024,” ujar Kapolres kepada awak media.
Kapolres mengatakan, setiap personel wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengendalian massa. Apabila situasi kontinjensi atau terjadi aksi unjuk rasa yang anarkis.
Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, bahwa kegiatan ini adalah merupakan wujud kesiapan Polri dalam mengantisipasi adanya kerawanan yang mungkin timbul dalam proses tahapan Pemilu 2024 mendatang.
“Latihan ini merupakan kesiapan awal, untuk mengantisipasi kerawanan Pemilu 2024. Kita tidak boleh menganggap remeh (underestimate). Persiapan-persiapan berkaitan dengan pengamanan harus sudah kita lakukan dari awal,” terangnya.
Dia berharap, dengan adanya kegiatan latihan ini, anggotanya dapat lebih memahami batasan-batasan dalam melaksanakan tugas.
“Kita berharap, dengan latihan Sistem Pengamanan Kota ini, anggota memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Serta menjadi lebih paham dalam melaksanakan tugas. Terutama pada saat pengamanan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Sehingga tidak terjadi pelanggaran, karena setiap tindakannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP yang ada,” pungkasnya.
Sutrisno
