blank
Kegiatan Supervisi Layanan Teknologi Informasi dan ToT, kolaborasi Pusdatin dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Foto: Ning S

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kegiatan Supervisi Layanan Teknologi Informasi dan Training of Trainer (ToT), kolaborasi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Jateng, Jumat (22/9/2023).

Kepala Divisi Administrasi Kumham Jateng, Hajrianor mewakili Kakanwil dalam sambutannya menyampaikan, di era perkembangan teknologi, transformasi digital menjadi sebuah proses yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnisnya.

Dikatakan, organisasi membangun teknologi digital dan inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi lebih baik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas.

“Dalam perkembangannya, fungsi Sisumaker sebagai aplikasi persuratan Kemenkumham memiliki keterbatasan. Sebagai contoh tata naskah dinas yang belum sesuai dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kemenkumham dan tata kelola kearsipan yang belum terakomodir,” terangnya.

Hajrianor mengatakan, pada 22 Agustus 2023, Kemenkumham telah melakukan sosialisasi aplikasi persuratan Administrasi Bersurat Elektronik (ABE) yang merupakan aplikasi yang dibangun secara mandiri oleh Pusdatin Kemenkumham.

“Sebagai aktualisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional melalui Perpres RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujar Hajrianor.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membahas aplikasi persuratan terbaru ABE dan SPBE, namun juga membahas keamanan pengguna teknologi informasi dan bagaimana pengelolaan laman satuan kerja versi baru dalam hal pemutakhiran laman, pengelolaan tata letak (layout), pengelolaan ekstensi, dan pengoptimalan Search Engine Optimization (SEO).

“Kegiatan ini juga membahas keamanan komputer, meliputi ancaman keamanan komputer, pengetahuan terkait mitigasi, dan cara mengatasi apabila terjadi kejahatan keamanan komputer,” imbuhnya.

Hajrianor berharap kegiatan ini mampu membangun pemahaman yang sama, para peserta mampu meningkatkan kompetensi atas materi yang dipaparkan tim Supervisi Layanan TI dan TOT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sementara itu, Pengelola TI Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM, Pramita Septiani mengatakan, dalam kegiatan ini Pusdatin bekerja sama dengan seluruh Kanwil Kemenkumham mengadakan kegiatan Supervisi Layanan Teknologi Informasi dan ToT selama dua hari.

“Kita memaparkan fokus 4 materi. Pada hari pertama terkait layanan teknologi informasi Pusdatin, diantaranya aplikasi persuratan baru (ABE), ada layanan email dinas, dan layanan sertifikat elektronik. Di sini kita juga menjelaskan simulasi layanan tersebut,” jelas Pramita.

Yang kedua, sambungnya, terkait laman (website) dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Supervisi website atau laman, kita memaparkan bagaimana para pengelola website melakukan pengelolaan laman, bagaimana pengelolaan tata letak (layout), pengelolaan ekstensi, dan pengoptimalan Search Engine Optimization (SEO). Kita juga melakukan praktik dalam materi tersebut,” paparnya.

Pramita menyebut, pada hari kedua ini materi yang disampaikan terkait Certified Secure Computer User (CSCU), bagaimana kita sebagai pengguna teknologi informasi bisa memanfaatkan teknologi, misalnya dalam bermedia sosial.

“Ini masalah pengayaan saja. Sementara untuk materi keempat, kita akan sampaikan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, diskusi dan tanya jawab. Setiap dua tahun kami juga melakukan evalusi dan penilaian di masing-masing Kanwil, apa saja yang kurang kita diskusikan,” tandasnya.

Kegiatan ini penting dilakukan karena menurutnya, teknologi sudah menjadi pilar dalam melayani masyarakat ataupun publik, dan hampir semua layanan publik menggunakan teknologi.

“Harapannya, dengan adanya kegiatan supervisi ini kita bisa mensosialisasikan, karena di beberapa UPT ada yang belum paham bagaimana cara menggunakannya,” pungkas Pramita.

Ning S