blank
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (tengah), Sabtu malam (22/7), menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi (kanan).(Dok.Humas Polda Jateng)

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Polda Jawa Tengah, Sabtu malam (22/7), menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), atas komitmen dan konsistensinya dalam perlindungan penanganan kekerasan terhadap anak.

Humas Polda Jateng, mengabarkan, penghargaan yang sama dari Menteri PPPA, semalam, juga diberikan kepada Polda Sulawesi Tengah, Polda Maluku dan Polda NTB.

Bersamaan itu, juga diberikan penghargaan kepada sejumlah Bupati dan Walikota atas prestasinya sebagai Kabupaten/Kota layak anak. Penghargaan tersebut, langsung diberikan oleh Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Sabtu malam (22/7).

Yakni dalam acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023 di Semarang. Yang pada acara tersebut, diisi pula dengan kegiatan Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menyatakan, pemberian penghargaan kepada jajaran penegak hukum, baru pertama kali diberikan. Adapun penilaiannya, didasarkan pada beberapa indikator, terutama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.

”Penghargaan pada aparat penegak hukum diberikan pada instansi yang betul-betul mengawal kasus-kasus hukum untuk memberikan yang terbaik kepada anak,” tegas Menteri.

Terkait penilaian pada jajaran penegak hukum, Menteri PPA menuturkan, pihaknya banyak mendapat masukan dari Kompolnas selaku instansi yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian.

”Bukan murni dari Kementrian, tapi bekerjasama dengan Kompolnas, yang memberi masukan tentang mana instansi yang betul-betul memberikan yang terbaik,” tandas Menteri.

Lebih lanjut, Menteri, mengaku saat ini masih banyak pekerjaan rumah terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di hampir seluruh kabupaten/kota, masih banyak ditemukan kasus kekerasan kepada anak dan pernikahan anak di bawah umur.

Untuk menangani hal tersebut, tambah Menteri, pemerintah tidak bisa berkerja sendiri, tapi perlu komitmen dan kerjasama antara Pemerintah, Kementerian dengan masyarakat, dunia usaha termasuk dengan media.

Ning S/Bambang Pur