Oleh karena itu, wali kota yang biasa disapa Mbak Ita ini berpesan supaya seluruh pihak yang terlibat saling mendukung dan berkomunikasi serta sigap mencari solusi jika muncul permasalahan.
“Perizinan di Kota Semarang tidak hanya menyangkut DPMPTSP saja. Contohnya, untuk IMB itu dipegang Dinas Tata Ruang atau Distaru. AMDAL di wilayah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kemudian untuk balik nama itu ada di wilayah Bapenda. Nah ini semua harus berjalan kita harapkan dengan adanya kemudahan perizinan dan infrastruktur juga mendukung investasi di Kota Semarang,” katanya, Jumat (23/6/2023).
Wali kota perempuan pertama di ibu kota Jawa Tengah tersebut juga menyampaikan komitmen jajarannya dalam pembenahan infrastruktur guna mendukung kelancaran investasi dan laju bisnis.
Hal ini dilakukan dengan memperbaiki jalan-jalan utama yang rusak dan peningkatan fasilitas umum yang menjadi titik distribusi.
“Kita bicara mau izinnya cepat dan sebagainya tapi kalau infrastrukturnya nggak mendukung ya percuma. Akses yang menuju bandara dan akses menuju pelabuhan kita berbenah terus,” tandas Mbak Ita.
Selain jalan, untuk infrastruktur pendukung lainnya seperti peninggian jembatan hingga kawasan bebas dari banjir dan Rob juga turut dibenahi.
Misalnya normalisasi Sungai Plumbon, pembuatan embung wono Plumbon dengan kapasitas 11 ribu meter kubik hingga pembangunan
sheet pile yang dijadwalkan tahun 2023 ini tuntas. Sehingga ketika akses dan infrastruktur semakin baik maka akan lebih banyak investor yang tertarik masuk ke Kota Semarang.
“Kami minta BBWS untuk membenahi dulu Kali Plumbon, tidak langsung normalisasi tapi tanggul kritis dibenahi sehingga musim hujan tidak terjadi seperti tahun lalu. Pembenahan di area bandara dan pelabuhan juga dilakukan. Wilayah timur di muara sungai tenggang dan sringin kita terus benahi, karena ini titik krusial saat musim hujan dan rob,” paparnya.
Dalam kesempatan Sharing Session DPMPTSP Kota Semarang dengan Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (Porinti) Semarang dan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit) Jawa Tengah tersebut, pihaknya bahkan siap mengeluarkan kebijakan yang mendukung investor untuk menanamkan modal di Kota Semarang.
“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit karena status pandemi covid-19 sudah dicabut. Tentunya akan lebih leluasa aturan-aturan yang dulu mengikat (pembatasan) bagi para pengusaha sekarang sudah tidak berlaku lagi,” lanjut Mbak Ita.
Mbak Ita berharap dengan adanya kemudahan dalam berinvestasi serta infrastruktur yang mendukung maka investasi di Kota Semarang akan berkembang pesat.
“Tahun ini ada beberapa investor yang akan masuk salah satunya di POJ ada hotel, apartemen, mall lalu di pedurungan akan ada sport center dan apartemen, semarang atas akan ada hotel dan mal,” terangnya.
Terlebih sebentar lagi Mal Pelayanan Publik (MPP) Metaverse akan segera dilaunching. Melalui MPP Metaverse maka pengusaha yang akan mengurus perizinan tidak harus datang ke kantor MPP.
“Ini akan memudahkan masyarakat yang akan berinvestasi atau mengurus perizinan tidak perlu datang ke kantor MPP tapi cukup dengan aplikasi MPP metaverse,” pungkas Mbak Ita.
