BANDUNG (SUARABARU.ID)– Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, disambut antusias oleh 4.011 kepala desa se-Jawa Barat. Mereka berkumpul di Lapangan Prabuwangi Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (14/5/2023), untuk menggelar halal bihalal bersama.
Ribuan kades itu datang dari berbagai daerah di Jabar. Ada yang berasal dari Cirebon, Garut, Sumedang, Subang, Tasikmalaya dan sekitarnya. Mereka rela menempuh perjalanan hingga berjam-jam, hanya untuk bertemu Ganjar.
Saat Ganjar tiba di lokasi, ribuan Kades itu langsung mengerumuninya. Para kepala desa ini rela berdesakan, untuk bersalaman dan foto bersama Ganjar.
BACA JUGA: Proses Pembinaan Atlet Usia Dini Mutlak Dilakukan
Suasana halal bihalal Ganjar dengan para kades itu berlangsung gayeng. Sejumlah hiburan rakyat khas Jabar dipertunjukkan. Ganjar juga berdialog dengan sejumlah kades.
Beragam persoalan disampaikan para kades kepada Ganjar. Selain sangat dekat dengan para kades, Ganjar selama ini juga menjadi Dewan Pembina Papdesi, perkumpulan perangkat dan kepala desa se-Indonesia.
”Kami ini bingung dengan regulasi dana desa pak. Sering berubah-ubah, dan regulasinya membingungkan. Kami juga berharap, kami diberi keleluasaan untuk mengelola dana desa tanpa takut,” kata Fitriani Dewi, Kades Jembarwangi, Kabupaten Sumedang.
BACA JUGA: Tim PkM USM Beri Pelatihan Pembuatan QR Code Menggunakan Powerpoint di SMK PGRI 1 Semarang
Hal senada disampaikan Maskari, Kades Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Maskari mengatakan, sistem pelaporan dana desa membuat para Kades pusing kepala. ”Kalau bisa dipermudah Pak. Saya dan Sekdes pusing kepala. Bingung pak,” ucap Maskari.
Ganjar memahami betul keluhan dari para kades itu. Sebab tak hanya di Jabar, persoalan pengelolaan dana desa sekaligus pelaporannya, memang menyulitkan seluruh kades, termasuk yang ada di Jawa Tengah.
”Ada dua hal sebenarnya yang dikeluhkan kawan-kawan Kades. Pertama, terkait dengan keleluasaan teman-teman Kades mengelola dana desanya. Tanpa banyak diintervensi. Sehingga perlu aturan yang sifatnya lebih umum, sehingga secara kewenangan otonom mereka bisa mengelola sendiri,” terangnya.
BACA JUGA: PPP Rekrut Ketua GP Ansor Kudus Dasa Susila untuk Jadi Caleg
Namun Ganjar meyakini, dengan pengalaman para kades, sudah saatnya memberikan kelonggaran kepada kades untuk mengelola dana desanya. Sehingga, peruntukkan umum bisa diberikan aturan, tapi selebihnya bisa disesuaikan dengan prioritas desa masing-masing.
”Kedua, cara pelaporan keuangan. Mereka berharap tidak terlalu sulit. Kalau bisa sederhana, maka itu sangat membantu mereka. Sehingga para kades ini konsentrasi pada pembangunan desanya, bukan soal administratif. Cuma saya ingatkan, tidak dikorupsi. Pesen saya itu, jangan korupsi,” tandasnya.
Riyan
