WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Para pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), diminta untuk mendata warganya seakurat-akuratnya. Sekaligus melakukan kontrol pada penggunaan data, untuk kepentingan perlindungan sosial bagi warga.
Demikian ditegaskan dalam rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) yang membahas pendataan awal RegSosEk ”Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.” Rapat digelar di Balai Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.
Rapat yang dilaksanakan Rabu (10/5) itu, diikuti oleh Assisten Fasilitator FKP Badan Pusat Statistik (BPS), Resmi Danati, Babinsa Sertu Sutrisno, Babinkamtibmas Brigadir Romi, Kepada Desa (Kades) Temboro, Sriyanto, bersama para Ketua RT/RW se Desa Temboro.
Rapat membahas masalah pentingnya akurasi data melalui pencocokan warga RegSosEk (Registrasi Sosial dan Ekonomi) yang didapat BPS, dengan para Ketua RT/RW di Desa Temboro.
Dalam rapat FKP tersebut, ditekankan agar para Ketua RT/RW untuk mendata warganya dengan seakurat-akuratnya. Selain itu, juga sekaligus melakukan kontrol pada penggunaan data perlindungan sosial pemerintah, serta mengecek dan memeriksa datanya sudah sesuai atau belum.
Warga Miskin
Pentingnya mengedepankan akurasi pendataan, utamanya warga miskin, sebelumnya dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sugeng Achmadi. Hal ini memiliki nilai penting, karena dampaknya berhubungan langsung dengan nasib warga tidak mampu dan upaya pengentasan kemiskinan.
Sugeng mengatakan hal itu saat bersama Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, Wakil Ketua Krisyanto dan Siti Hardiyanti, saat memberikan penjelasan tentang kinerja legislatif kepada awak media.
Kata Sugeng, pendataan warga miskin harus dilakukan dengan akurat, dan setiap kali harus dilaksanakan up date data. Sebab, data warga miskin bersifat dinamis, bisa tambah dan kurang. Jangan hanya dilakukan secara dengkulan atau memakai data lama yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan terkini.
Pimpinan DPRD Wonogiri, merasa prihatin ketika mendengar khabar warga miskin di Wonogiri tidak dapat memasang listrik bersubsidi. Sebab, diduga ada permainan oknum yang menyalahgunakan data kemiskinan, sehingga yang miskin dan semestinya berhak menerima pelayanan listrik bersubsidi, gagal memasangnya.
Bambang Pur
Dari Rapat Forum Konsultasi Publik: Lakukan Pendataan Seakurat-akuratnya
