SEMARANG (SUARABARU.ID) – Anggota Komisi E DPRD Jateng, H Mawahib menyebut, definisi kemiskinan ekstrem itu apabila seseorang sudah tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti makan.
Berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa. Kemiskinan di desa bisa dilihat dari kondisinya, miskin tetapi memelihara kerbau atau memiliki sawah, walau kondisi rumahnya tidak layak.
Mawahib mengatakan, gambaran seperti warga desa yang memelihara kerbau atau lahan persawahan, belum masuk kategori kemiskinan ekstrem, tetapi masuk kemiskinan biasa.
“Kemiskinan itu terjadi misalnya orang tersebut kehilangan pendapatan, menjadi korban PHK, atau manula yang sudah tidak bisa lagi bekerja,” kata Mawahib dalam Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah Diskusi Prime Topic dengan tema Penanggulangan Kemiskinan Esktrem di lobi Hotel Gets Semarang, Selasa (28/2/2023)
Menurutnya, kemiskinan ekstrem berbeda dari kemiskinan biasa, karena kemiskinan ekstrem tidak cuma menyangkut masalah besar kecilnya pendapatan, namun lebih dari itu.
Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang, Dr Hadiwinoto mengatakan, seseorang di Indonesia masuk dalam kemiskinan ekstrem jika pendapatannya di bawah Rp 40 ribu/hari.
Namun jika masih memiliki penghasilan alamiah seperti bercocok tanam di sawah sendiri, bukan lahan sawah orang lain, juga memiliki ternak peliharaan masuk kategori kemiskinan, belum ekstrem.
Sementara untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem, bisa dengan melakukan padat karya, atau melibatkan investasi untuk membuka lapangan kerja, atau pelatihan membuka usaha mandiri.
Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo, warga di Jawa Tengah yang masuk kategori miskin sebanyak 400 ribu, sedangkan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 328 ribu.
Pihaknya telah melakukan pendataan di seluruh Jawa Tengah yang progresnya mencapai 70 persen “Kecuali di Cilacap mencapai 100 persen,” tandasnya.
Ning Suparningsih
