Data yang terkumpul, akan menjadi dasar Pemprov Jateng dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi. Selain program reguler seperti pembenahan rumah jadi layak huni, Ganjar juga mendorong perusahaan berperan menyerap tenaga dari warga golongan miskin.
Seperti dipaparkan Ganjar, beberapa perusahaan di sekitar Grobogan dan Demak membutuhkan ratusan pekerja. Di antara mereka bahkan ada yang membutuhkan pekerja tidak terampil.
“Kawan-kawan dari Disnaker dan Investasi kami minta cek ke perusahaan, di wilayah untuk menerima pekerja dari keluarga miskin. Kalau butuh pelatihan pemerintah siap memfasilitasi. Tapi kalau butuh unskilled mau training sendiri pun akan lebih baik,” paparnya.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengamini pernyataan Ganjar. Menurutnya, pengentasan warga dari zona kemiskinan tak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah.
Ia mengungkapkan, 2,29 persen 31.740 orang pada 2022 tergolong warga dengan kemiskinan ekstrem di Grobogan. Untuk memupusnya Pemkab Grobogan meluncurkan program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin).
Program Gebertaskin berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan UMKM miskin, perbaikan RTLH, penataan lingkungan permukiman kumuh, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Kemudian ada pula pemberian bantuan dan jaminan sosial, serta pemberian beasiswa bagi anak sekolah dari penduduk miskin.
“Ayo keroyok bareng-bareng, koordinasi dengan kades, camat apa yang dibutuhkan kemudian dikeroyok dengan dana dari provinsi, CSR dan Baznas. Kemarin (kemiskinan di Grobogan) agak naik 12 persen sekarang agak turun 11 persen,” pungkas Sumarni.
Tya Wiedya
