JEPARA(SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Jepara meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024. Hal tersebut dilakukan dalam acara konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Jepara tahun 2024 dan pembukaan masa Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Shima Jepara, Kamis (17/1/2023). Kegiatan itu dibuka Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko yang mewakili Penjabat Bupati Jepara.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto mengatakan, dihadirkannya para pemangku kepentingan di Jepara dari organisasi profesi, LSM, akademisi, dan organisasi keagamaan, dimaksudkan untuk menjaring masukan dari elemen-elemen tersebut. Masukan dijaring dalam sesi tanya jawab yang dipimpin Kepala inas Komunaikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Arif Darmawan. Sebelumnya, dilakukan pemaparan rancangan awal RKPD oleh Sekda Edy Sujatmiko. Kesempatan itu dilakukan melalui tanya jawab yang dipandu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Arif Darmawan.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengarahkan perangkat daerah menyusun program pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab isu-isu strategis di daerah. Dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terbatas, diameminta skala prioritas menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran.
“Amankan pada program-program prioritas. Perangkat daerah harus berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,” tandasnya.
Edy Sujatmiko mengajak menaikkan indeks pembangunan manusia, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
“IPM Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan positif. Tahun 2018 sebesar 71,38, meningkat menjadi 73,15 tahun 2015. Ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,79 dan nasional 72,91,” katanya.
Sedangkan angka pengangguran, menurutnya menunjukkan tren fluktuatif. Jika pada tahun 2018 sempat berada di angka 3,75 persen, menjadi 4,1 persen pada tahun 2022. Tapi pengangguran terbuka Kabupaten Jepara tahun 2022, lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57 persen dan nasional 5,86 persen.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Agung Koenmarjono mengatakan, berdasarkan hasil analisis proses penyusunan RPD, terdapat beberapa isu strategis di Jawa Tengah. Isu itu di antaranya Kemiskinan di yang sudah sempat tercatat 10,93 persen, ternyata naik menjadi 10,98 persen. Dia meminta pemkab dan pemkot melakuka sinergi pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan menuju satu data.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif yang hadir secara virtual dalam kesempatan tersebut mengatakan, Kabupaten Jepara perlu menggenjot indeks pembangunan manusia untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing. Dia prihatin dengan tingginya angka putus sekolah.
“Tuntaskan dengan memberi akses pendidikan,” katanya.
Dia juga meminta prioritas pembangunan tercermin dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Karena menurutnya, infrastruktur itu menjadi parameter yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Demikian pula infrastruktur pendidikan dasar demi percepatan pembangunan sumber daya manusia.
“Masih ada SD yang kondisinya memprihatinkan,” tambahnya. Dia meminta Pemkab Jepara menyelesaikan persoalan tersebut.
Hadepe
