KUDUS (SUARABARU.ID) – Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah menegaskan tidak pernah dan tidak ada intervensi dari KPU Pusat perihal proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Naily menyebut proses verifikasi dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak ada itu yang namanya intervensi atau intimidasi. KPU Kudus melakukan proses verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tandas Naily Syarifah, Rabu (22/12).
Naily mengatakan, dalam proses verifikasi, KPU Kabupaten Kudus mengecek kebenaran semua sampel keanggotaan parpol yang telah ditentukan oleh KPU RI. Proses verifikasi dilakukan baik dengan cara mendatangi langsung ke anggota parpol maupun mendatangkan anggota parpol yang dimaksud.
“Jadi baik mendatangi maupun mendatangkan, semua dilakukan oleh KPU Kabupaten Kudus,”ujarnya.
Lebih lanjut, kata Naily, semua parpol yang memiliki keterwakilan di Kabupaten Kudus telah dinyatakan lolos verifikasi. Termasuk dengan partai Ummat yang menjadi polemik lantaran harus diverifikasi ulang.
“Untuk partai Ummat Kabupaten Kudus, pada saat verifikasi administrasi lolos. Kemudian verifikasi faktual tahap pertama tidak lolos, namun pada verifikasi faktual tahap kedua berhasil lolos. Jadi, untuk Partai Ummat Kudus semuanya aman,”tukasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Wahibul Minan mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU. Semua hasil pengawasan tersebut rekomendasinya sudah disampaikan ke KPU.
“Jadi, rekomendasi sudah kami sampaikan langsung ke KPU Kabupaten Kudus,”kata Minan tanpa merinci apa saja temuan yang diperoleh.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Kudus, Fikri mengatakan berdasarkan hasil mediasi Bawaslu RI, partai besutan Amien Rais memang akan diverifikasi ulang. Hanya saja, verifikasi ulang hanya akan dilakukan di NTT dan Sulawesi.
Untuk wilayah Kabupaten Kudus, kata Fikri, seperti yang disampaikan KPU Kabupaten Kudus, Partai Ummat telah lolos verifikasi.
“Jadi, untuk Kudus Partai Ummat aman lah,”tandasnya.
Terkait dengan adanya dugaan intervensi, Fikri tidak mau berkomentar. Menurutnya, kemungkinan adanya intervensi tersebut dirasakan rekan-rekannya di NTT maupun Sulawesi.
Ali Bustomi
