Ilustrasi, beras impor diturunkan dari kapal. Foto: Ist

KUDUS (SUARABARU.ID) – Kebijakan pemerintah pusat yang akan mendatangkan beras impor akhir tahun ini menuai reaksi dari kalangan petani di Kabupaten Kudus. Para petani mendesak impor beras tak dilakukan mengingat stok beras di pasaran masih mencukupi.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus, Hadi Sucahyono mengatakan rencana impor beras di akhir tahun ini akan menjadi bencana tersendiri bagi petani. Pasalnya, harga jual gabah petani dipastikan akan anjlok mengingat sebentar lagi musim panen.

“Dampaknya impor beras jelas akan membuat gabah petani anjlok,”tandas Hadi, Kamis (15/12).

Hadi juga menyoroti alasan pemerintah melakukan impor beras karena stok beras nasional menipis. Hal tersebut berdasarkan cadangan beras nasional melalui stok beras di gudang Bulog.

KTNA melihat dasar kebijakan tersebut tidak relevan karena stok beras di gudang Bulog tidak mencerminkan stok beras nasional. Sebab, selama ini Bulog  tidak mampu menyerap beras petani karena ketidakadaan anggaran.

“Jadi, bagaimana bisa ada stok beras sementara Bulog sendiri tidak memiliki anggaran untuk penyerapan beras petani,”ungkapnya.

Ketidakmampuan Bulog dalam menyerap beras petani sebesar 10 persen dari produksi nasional juga dikarenakan harga pokok pembelian yang ditetapkan tidak mampu bersaing dengan harga pasar. Akibatnya petani pun enggan menjual beras miliknya ke Bulog dan memilih menjual ke pasaran.

“Harga pokok pembelian yang digunakan Bulog juga rendah, jadi petani enggan menjual ke Bulog,”paparnya.

Hadi menambahkan, KTNA melihat stok beras nasional sejauh ini masih aman sehingga kebijakan impor tidak perlu dilakukan. Untuk mengetahui stok beras nasional pemerintah perlu juga menghitung stok beras di tingkat petani maupun pengusaha. Sebagai bukti selama ini pengusaha penggilingan beras masih terus beroperasi yang menandakan stok masih melimpah. Begitu juga stok beras di pasaran masih cukup memadai.

Oleh karena itu, kata Hadi, kebijakan impor yang akan dilakukan dinilai hanya sebagai kepentingan importir saja. Apalagi saat ini mendekati pemilu, ada indikasi impor ini hanya akan jadi sarana pemburu rente guna kepentingan 2024 mendatang.

“Petani saat ini hanya bisa pasrah karena tidak mampu berbuat banyak. Namun petani khawatir jika impor beras dilakukan akan berdampak pada anjloknya harga beras petani saat panen,”pungkasnya.

Ali Bustomi