JEPARA (SUARABARU.ID) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Jepara mengambil sikap tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang awal September ini telah diputuskan oleh Pemerintah.
Selain lewat baliho-baliho penolakan kenaikan harga BBM yang terpasang di beberapa lokasi, penolakan ini juga disuarakan oleh dua anggota DPRD dari PKS yakni Arofiq dan Chairul Anwar, baik di rapat-rapat resmi DPRD maupun melalui berbagai media.
Arofiq, salah satu anggota DPRD dari PKS menegaskan, meriahnya perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten Jepara tahun ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Pawai dan berbagai macam lomba diadakan hampir mènyeluruh di banyak tempat bahkan sampai di desa-desa. “Masyarakat sangat gembira dan antusias karena perayaan hari kemerdekaan tahun ini seakan baru terbebas dari bencana pandemi Covid-19,” ujar Arofiq
Akan tetapi menurut Arofiq, kegembiraan rakyat tersebut tidak berlangsung lama karena tanggal 3 September Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. “Sebuah keputusan yang tentu jauh dari harapan masyarakat,” tegasnya
Sikap anggota DPRD PKS dan DPTD PKS kabupaten Jepara sangat jelas, yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi serta mendukung tindakan walkout yang dilakukan FPKS DPR RI pada sidang paripurna DPR RI Selasa (6/9/2022).
Arofiq, anggota DPRD yang juga menjabat ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPD) PKS kabupaten Jepara menilai bahwa kenaikan harga BBM sangat tidak diharapkan oleh rakyat dan hanya akan berakibat menambah susah kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. “Karena kenaikan harga BBM sudah barang tentu akan terjadi efek domino dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Semula semangat rakyat mulai bangkit untuk beraktifitas dan bekerja, seakan kena mental karena BBM naik,” lanjut Arofiq.
Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Harga sembako dan bahan pokok mau tidak mau turut melambung tinggi. Kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit seusai pandemi Covid-19 dikhawatirkan bisa kembali menjadi menurun.
“BBM itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Dalam beraktifitas masyarakat keluar rumah baik untuk keperluan sekolah, bekerja, berobat dan aktifitas berpergian yang lain, hampir semua aktivitas tersebut membutuhkan alat transportasi kendaraan berbahan bakar minyak. Begitu juga untuk moda transportasi umum dan kendaraan angkutan barang, tentu akan berdampak pada tarif angutan umum dan kenaikan harga barang. Karenanya kami tegas menolak kenaikan harga BBM ini,” tambah Arofiq.
Masih menurut Arofiq, penolakan akan kenaikan harga BBM ini sejatinya sudah sering disuarakan oleh anggota F-PKS di DPR RI sejak sebelum menjadi keputusan pemerintah. Akan tetapi pada akhirnya Pemerintah tetap pada keputusannya yakni tetap menaikkan harga BBM.
Oleh karenanya PKS dari tingkat Pusat sampai Daerah dengan tegas menolak keputusan kenaikan harga BBM ini dan mendukung aksi demontrasi penolakan kenaikan harga BBM yang diselenggarakan oleh mahasiswa atau masyarakat baik di ibukota maupun di berbagai daerah termasuk di Jepara, dengan harapan pemerintah mau mendengar dan selanjutnya secara bijaksana mengevaluasi keputusan tersebut agar sesuai harapan masyarakat.
Hadepe
