BREBES (SUARABARU.ID) – Sekelompok massa dari sejumlah elemen, Senin (5/9/2022) menggeruduk kantor DPRD Brebes, Jawa Tengah. Mereka menutup jalur pantura sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Massa pendemo ini berasal dari sejumlah elemen, seperti HMI, Sapma PP, GMNI, PMII dan lainnya. Aksi ini didahului dengan longmarch dari Stadion Karang Birahi menuju gedung dewan.
Sesampai di kantor wakil rakyat, massa langsung menutup jalur pantura. Akibat aksi ini, akses kendaraan dari barat ke timur di depan gedung DPRD tertutup selama aksi demo. Selama berlangsung unjuk rasa, kendaraan dialihkan ke jalur lain.
Sambil membentangkan spanduk berisikan penolakan soal kenaikkan harga BBM, satu persatu perwakilan kelompok massa melakukan orasi.
Koordinator aksi, Jepri Saputro mengatakan, aksi demo ini untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak yang luas, seperti naiknya harga sembako, ongkos angkutan dan melemahnya daya beli masyarakat.
“Kami aliansi OKP, mahasiswa dan masyaralat Brebes hari ini turun ke jalan untuk memprotes kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu akan berdampak pada naiknya bahan pokok, ongkos angkutan seperti ojol dan menurunkan daya beli masyarakat,” tandas Jepri.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam demo ini. Tuntutan itu masing masing; Menolak secara tegas kebijakan kenaikan barga BBM bersubsidi;
Pemerintah daerah harus menaikan UMK Brebes 30 persen; Pemerintah Daerah harus melibatkan rakyat dalam pembahasan Anggaran Pemerintah Daerah; Harus memberantas Mafia BBM di Kabupaten Brebes; Pemerintah Daerah mendesak Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Kenaikan BBM dan Migas dan; Pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat untuk mengistuksikan KPK memeriksa BBM dan Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tcpat sasaran.
Para pendemo ini ditemui Bupati Brebes, Idza Priyanti, Sekda Djoko Gunawan dan pimpinan DPRD. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan para pejabat tersebut. Mahasiswa mendesak agar Bupati menandatangani dukungan terkait tuntutan mahasiswa. Namun tanpa alasan yang jelas, Bupati menolaknya dan langsung meninggalkan lokasi demo.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD, Teguh Wahid Turmudi mengatakan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan para pendemo. Tuntutan mereka akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Yang jelas, aspirasi masyarakat akan kita tampung dan diteruskan ke pemerintah pusat,” ujarnya singkat.
Sutrisno
