blank
Latifun dan Zumaroh, dua anggota DPRD Jepara dari Partai Demokrat menolak kenaikan BBM bersubsidi (Foto: Hadepe)

JEPARA (SUARABARU.ID) – Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan menaikkan harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok.

Hal tersebut diungkapkan  oleh Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat dalam rilisnya yang di terima SUARABARU.ID  menanggapi kenaikan BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah.

blank
M. Latifun, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jepara

Menurut Herzaky  Mahendra Putra,  tidak ada upaya penghematan yg dilakukan pemerintah. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. “Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” ujarnya. Selain itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang kemana?, tambahnya

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah.

Penolakan kenaikan BBM juga muncul dari Ketua DPC Partai Demokrat  Jepara “ Kami juga ikut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena  akan memberatkan masyarakat yang baru akan bangkit dari pandemi covid.19, “ujar Latifun. Momentnya belum tepat kalau di naikkan sekarang,” tambahnya.

Hadepe