SEMARANG (SUARABARU.ID)– Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana, masuk program Prioritas Nasional, untuk dilakukan pemetaan risiko bencana. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun, mengapresiasi kajian dan masukan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal itu disampaikan Ganjar, usai menghadiri acara Diskusi Publik Pemetaan Risiko Bencana di DAS Juwana, di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (23/8/2022). Dijelaskan dia, pemetaan ini juga berjalan di DAS lainnya.
”Jadi kalau kita ingin membenahi itu, nanti seperti apa sih yang terjadi. Kalau didiamkan seperti itu, apa sih yang akan terjadi dari aspek kebencanaannya,” ujar Ganjar.
BACA JUGA: Gelar Budaya Agustus Bulan Merdeka di Desa-desa Wonogiri
Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, sedimentasi acapkali jadi permasalahan DAS di wilayah Jateng. Salah satu penyebabnya, pembuangan limbah sembarangan.
”Kemudian kalau sedimentasinya sudah tinggi, kapal tidak bisa parkir. Kapal-kapal yang di Sungai Juwana itu parkirnya sulit,” ungkapnya.
Ganjar berharap, mitigasi yang nanti dilakukan bisa mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Menurutnya, DAS yang ada di Jateng dan bisa dikelola dengan baik, diharapkan akan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat.
BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Babinsa Wonogiri dalam Mendukung Sukses BIAN
“Mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan mitigasi dengan baik, sehingga nanti sungai itu kembali fungsi seperti semula, yang bermanfaat dan kemudian meminimalkan potensi kebencanaan yang terjadi,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr Ir Udrekh, yang mengikuti secara daring menjelaskan, program ini dilakukan sebagai langkah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
”Jika ada kemauan untuk saling bersinergi, maka akan bisa saling mendukung. Semangat inilah yang harus kita bangun,” ujar Udrekh.
BACA JUGA: Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Polisi, Menyinggung Soal Amplop untuk Kiai
Rentang waktu rencana pelaksanaan kegiatan, imbuhnya, telah berjalan sejak bulan April lalu. Pada Juni dan Juli dilakukan penyusunan draf peta bahaya dan kerentanan serta verifikasi dan validasi.
”Ini diskusi publik pertama, nanti September diskusi publik kedua. Kita harapkan akan banyak masukan juga untuk mendukung kegiatan ini,” tandasnya.
Riyan
