Rapat koordinasi dan pembentukan FPRB di Pendopo Bupati Wonosobo. Foto : SB/dok Diskominfo

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua BPBD Wonosobo Bambang Trie mengatakan daerahnya masuk salah satu wilayah dengan potensi bencana yang kompleks dibandingkan daerah lain.

“Melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan upaya strategis Pemkab Wonosobo dalam upaya mewujudkan budaya masyarakat yang sadar bencana,” katanya.

Hal itu disampaikam Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo Bambang Trie saat membuka rapat koordinasi dan pembentukan FPRB Wonosobo di Pendopo Bupati Selatan.

Pembentukan FPRB tersebut, dijelaskan, untuk membantu mengurangi tingkat risiko bencana di Wonosobo baik fisik maupun non fisik dengan menyusun rencana aksi daerah dan memberikan edukasi tentang kebencanaan.

“Wonosobo merupakan daerah dengan potensi bencana yang kompleks, melalui pembentukan FPRB semoga mampu mengurangi tingkat risiko kebencanaan,” kata Bambang.

Pjs Sekda Wonosobo M Kristijadi dalam sambutannya berharap, pembentukan FPRB mampu membawa dampak positif dalam tingkat keselamatan dan peringatan bencana.

Samakan Persepsi

Kalak BPBD Wonosobo, Bambang Trie. Foto : SB/dok BPBD

“Sehingga akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat khususnya yang hidup di kawasan rawan bencana,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya menilai dibentuknya FPRB sudah tepat, mengingat kondisi topografi Wonosobo berupa perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lahan yang bervariasi dari 0 sampai 8 persen.

Dengan dibekalinya masyarakat pengetahuan dan keterampilan teknis kebencanaan, imbuh dia, maka jika terjadi bencana sewaktu-waktu mereka sudah lebih siap penanganannya.

“Mari optimalkan keberadaan pembentukan FPRB secara efektif, samakan persepsi sesuai bidangnya masing-masing,” pintanya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah Muhamad Chomsul menyampikan, dengan meningkatnya intensitas bencana alam dibeberapa daerah, maka keberadaan FPRB dinilainya sudah tepat.

“Terlebih pemahaman kebencanaan yang masih kurang, regulasi, kelembagaan, perencanaan, dana, peningkatan kapasitas, hingga koordinasi antar stakeholder yang juga belum memadai,” katanya.

Muharno Zarka