SOLO (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI, di Kantor Walikota Solo, Senin (1/8/2022).
Dalam pertemuan itu, Ganjar menyampaikan dukungan peningkatan kuota haji dan pembuatan asrama haji baru, serta penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
”Komisi VIII ingin memastikan beberapa mitra kerjanya. Tadi ada terkait yang utama soal haji, sekaligus evaluasi pelaksanaan. Kemungkinan kuota akan meningkat, maka beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk membuat asrama haji baru. Hari ini mereka meninjau di Donohudan,” kata Ganjar usai acara.
BACA JUGA: 108 Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis UNS Dilantik
Dijelaskan juga, banyak sekali simulasi-simulasi untuk mereka, agar bisa memberikan fasilitas yang baik. Di antaranya, bagaimana naik pesawat, membuka kunci hotel, bahkan terkait kran panas-dingin.
Hal itu memang seakan sepele, tetapi perlu disimulasikan, karena tidak semua jamaah calon haji tahu caranya. Sebab ditemukan beberapa kasus, mereka di tanah suci kesulitan menggunakan fasilitas itu.
”Itu sepele, tapi sangat penting. Tentu saja berkaitan dnegan peningkatan jumlah kapasitas jamaah calon haji, khususnya yang di Jateng, rasa-rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji, tetapi di wilayah Pantura. Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang Raya, apakah nanti di Semarang, Demak, atau Kendal. Sekarang kita akan coba carikan,” urainya lagi.
BACA JUGA: Prodi HKI Unisnu Jepara Gelar HKI’s Youth Camp 2022
Persoalan lain yang disampaikan dalam kunker Reses itu adalah, pembahasan terkait undang-undang kebencanaan. Dalam hal ini, secara khusus disampaikan akan dilakukan review, terkait kelembagaan BNPB.
”Kalau menurut saya, ini juga harus dilakukan penguatan. Karena Indonesia ini area yang rawan bencana. Bagaimana manajemennya dan partisipasi daerah, itu mungkin peraturan pelaksanaannya harus dilakukan, dan kita siap dukung semuanya,” ungkap Ganjar didampingi Gibran.
Persoalan berikutnya yakni, mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena dalam praktiknya banyak ditemukan kendala. Terutama ketidaksesuaian penerima bantuan sosial.
BACA JUGA: Pertama di Jepara, KPM Festival 2022 di Kecamatan Mayong
Menurut Ganjar, DTKS harus segera dituntaskan. Pemerintah daerah harus siap untuk membantu pemerintah pusat, dengan melakukan verifikasi dan validasi data.
”Rasanya ini penting untuk ada crash program. Ini tadi saya usulkan kepada kawan-kawan yang ada di sana, termasuk mengintegrasikan warga kita yang masuk kategori miskin itu, punya kategori apa saja, sektornya apa saja, berapa jumlahnya. Dan itu harus terintegrasi dalam satu data,” jelasnya.
Integrasi data itu hingga saat ini belum semuanya ter-cover. Misalnya, terkait Program Indonesia Pintar (PIP), untuk bantuan pendidikan yang belum terintegrasi. Berbeda dengan bantuan PKH dan KIS, yang sudah terintegrasi.
BACA JUGA: Ingin Sampaikan Konsep IKM melalui Lagu, Mahmuda Ciptakan “Merdeka Belajar”
”Ini yang antarsektor harus kita bicarakan, sehingga nanti verifikasi lapangannya bisa lebih baik,” ujar Ganjar.
Sementara itu, Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyatakan, ada kemungkinan kuota jamaah calon haji internasional, akan ditambah dari sebelumnya 2 juta menjadi sekitar 5 juta.
Peningkatan itu tentu juga akan berpengaruh pada kuota jamaah calon haji dari Jateng. Seperti diketahui, Jateng merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jamaah calon haji terbanyak dari Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jateng, tepatnya di daerah Pantura.
BACA JUGA: Odi Purwanto Anak Kejajar Wonosobo, Atlet Aneka Macam Bela Diri dengan Banyak Prestasi
”Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah Pantura. Nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi, tapi masih perlu tindak lanjut lagi. Jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan,” imbuhnya.
Selain asrama haji, Marwan juga menyoroti program Baznas di Jateng, yang ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan, agar masyarakat memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
”Kami melihat ada progres bagus di Jateng. Tadi ada Baznas, dan juga undang-undang pesantren. Kalau untuk validasi DTKS, persoalannya hampir sama dengan daerah lain,” ungkap dia.
BACA JUGA: Kota Magelang Jalin Kerja Sama Sister City dengan Kota Tula Rusia
Marwan juga mengapresiasi Pemprov Jateng, yang telah memberikan insentif bagi sekolah dan guru agama, yang berada di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, sejauh ini anggaran Kementerian Agama memang tidak cukup untuk menyentuh sampai urusan terkecil, seperti insentif guru agama dan guru mengaji.
”Padahal guru mengaji dan agama itu penting perannya. Kita mengapresiasi, karena Gubernur Ganjar sudah mengucurkan dana hampir Rp 400 miliar,” tandasnya.
Riyan
