blank
Kakanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin saat menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah. Foto: Dok/Humas Kanwil

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin menerima kunjungan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil, Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto dan Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan menerima Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha, Ketua Divisi Data dan Informasi, Hendry Wahyono dan Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Nuke Wijayanti.

Dikatakan Muslim, kunjungan KPU kali ini untuk membangun koordinasi guna persiapan Pemilu 2024.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dikonsolidasikan dengan pihak Kanwil Kemenkumham Jateng. Misalnya mengenai pembentukan kebijakan yang harus diharmonisasikan dengan melibatkan tenaga perancang perundang-undangan Kanwil.

“Namun yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikan kondisi para pemilih yang ada di dalam Lapas dan Rutan di Jawa Tengah,” kata Muslim.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Yuspahruddin menyatakan dukungannya kepada KPU.

“Kami tentu harus mendukung kegiatan KPU, dan kami pastikan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng akan memberikan support penuh terhadap kinerja KPU,” ungkap Yuspahruddin, Sabtu (30/7/2022).

“Seperti tadi, kegiatan dari Divisi Pelayanan Hukum terkait dengan penentuan kebijakan. Karena itu memang bagian dari otoritas kami, kami harus dukung hal itu,” ujarnya.

“Kami punya pejabat fungsional perancang perundang-undangan. Kami punya kewajiban untuk mendampingi mereka, punya kewajiban untuk mengharmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Kakanwil selanjutnya menjelaskan kendala-kendala yang umum terjadi pada pelaksanaan Pemilu di Lapas dan Rutan.

“Yang paling umum itu, narapidana dan tahanan yang tidak memiliki KTP. Karena memang banyak dari mereka yang sejak awal tidak memiliki KTP, NIK atau yang datanya tidak benar,” terang Yuspahruddin.

“Belum lagi data jumlah pemilih yang tidak sinkron saat pendaftaran dan saat hari pemilihan,” tambahnya.

Yuspahruddin juga memaparkan kendala-kendala lain yang bisa menjadi polemik bila tidak dikoordinasikan dengan baik oleh berbagai pihak.

Salah satu saran yang diberikan Kakanwil adalah duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, misalnya Dukcapil dan Kepolisian.

Namun Kakanwil memastikan jajarannya akan ikut serta mensukseskan jalannya pesta rakyat tahun 2024 mrndatang.

Ning Suparningsih