SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berkerja sama dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka pengangkatan penerjemah tersumpah yang bersinergi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng, A. Yuspahruddin yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi membuka secara langsung FGD yang berlangsung di Semarang pada Selasa (28/6/2022).
Bambang menjelaskan, profesi penerjemah adalah seseorang yang memiliki keahlian melakukan terjemahan. Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, terjemahan suatu dokumen hanya berlaku mengikat atau berakibat hukum jika terjemahan dokumen tersebut dilakukan oleh seorang penerjemah yang telah lebih dahulu mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
“Layanan pengangkatan penerjemah tersumpah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembuktian sidang pengadilan dan persyaratan administratif untuk memperoleh produk layanan baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh pihak swasta.” ujar Bambang.
“FGD pengangkatan penerjemah tersumpah diselenggarakan untuk memberikan kesadaran hukum bagi setiap orang yang menjalankan kegiatan penerjemahan.” imbuh Bambang.
Sementara itu Kabid Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi dalam paparannya menyampaikan bahwa pnyelenggaraan kegiatan FGD pengangkatan penerjemah tersumpah ini sebagai upaya penyempurnaan teknis pengangkatan, pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah yang lebih efisien, efektif, dan profesional.
Dalam kegiatan FGD didatangkan dua narasumber yaitu Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Prof. Manneke Budiman dan Koordinator Hukum Perdata Umum pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. A. Ahsin Thohari.
Hadir secara langsung mengikuti kegiatan Kepala BHP Semarang, Hendra Andy Satya Gurning dan Kepala Sub Bidang AHU, Widya Pratiwi Asmara yang diikuti oleh 45 peserta dari perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta dari unsur Akademisi.
Ning Suparningsih
