JEPARA (SUARABARU.ID) – Dalam silaturahmi dan dialog demokrasi KPU Kabupaten Jepara bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara di Gedung NU Jl Pemuda 51 Jepara, Senin (27/6/2022) terungkap bahwa mutu demokrasi harus terus ditingkatkan dan dimatangkan.
Kedatangan KPU ke NU merupakan bagian dari serangkaian roadshow yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, untuk menguatkan komunikasi antar lembaga terkait penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.
Saat bersilaturahmi di PCNU, tim dari KPU diterima Katib Syuriah PCNU Jepara Kiai Muhammad Nashrullah Huda, Ketua Tanfidziyah PCNU KH Charis Rohman, serta para wakil ketua, yaitu Zaenuri Thoha dan M Syariful Wa’i. Selain itu juga Sekretaris PCNU Ahmad Sahil. Selain pengurus NU, hadir juga perwakilan dari para pimpinan Badan Otonom NU, yakni dari Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU-IPPNU, serta beberapa lembaga.
Dari KPU, hadir Ketua KPU Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Selain itu juga Sekretaris KPU Da’faf Ali, bersama dua Kasubbag, yaitu Yuli Triyanto dan Galih Prasetyo.
Sebelumnya, KPU juga berkomunikasi secara kelembagaan untuk membangun sinergitas dengan Pj Bupati Jepara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam waktu dekat, KPU juga akan berdialog dengan masing-masing partai politik untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait tahapan pemilu 2024, khususnya di masa pendaftaran, verifikasi, dan penetapa parpol peserta Pemilu 2024.
Politik Uang
Subchan Zuhri mengatakan silaturahmi ke PCNU Jepara ini penting karena sebagian besar warga Jepara adalah kalangan nahdliyyin. “Dukungan NU sangat luas, didalamnya ada partisipasi dalam bentuk pendidikan pemilih maupun demokrasi. “Pemilu berintegritas perlu adanya pendidikan pemilih untuk mengantisipasi politik uang, politik SARA, berita hoaks yang dapat menganggu keharmonisan mssyarakat,” terangnya.
Ia juga menambahkan keterlibatan PC NU Jepara dengan jangkauan sampai ke akar rumput, dapat memberikan imbauan maupun fatwa, khususnya larangan politik uang. Isu politik uang masih terus menjadi tantangan Bersama karena ia merusak proses demokrasi, membodohi masyarakat dan menjadi penyebab adanya korupsi serta menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.
Kiai Charis Rohman menegaskan urgensi pemilu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin. “Kondisi sebuah era itu banyak ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Dalam konteks pemilu, pemimpin itu kita semua yang memilih. Sistem pemilu saat ini memberi penegasan bahwa kita (pemilih) telah dewasa, karena yang memiliki hak pilih akan bisa memilih pemimpin secara langsung di pemilu,” tegas Charis Rohman.
Dengan situasi seperti itu, lanjutnya, NU akan mendukung KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “KPU tetap fokus pada penyelenggaraan. Soal dukungan, tentu saja akan mengalir, khususnya dari NU karena memilih pemimpin itu sudah jadi kebutuhan umat,” lanjut dia.
Ia menjelaskan bahwa NU memiliki lebih kurang 6.000 masjid dan musala, serta 240 jamaah pengajian di ranting yang tersebar di semua desa dan kelurahan di Jepara. Untuk kegiatan sosialisasi atau ikhtiar untuk literasi berdemokrasi, ruang-ruang itu bisa kami optimalkan. “Ada kebutuhan di kalangan nahdliyin, bagaimana proses pemilu ini berjalan baik, melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik.
Hadepe
