PURBALINGGA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengikuti langkah Pemprov Jateng dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bupati Purbalingga, Dyah Ayu Pratiwi, menyebutkan bahwa jajarannya telah mereplikasi program Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan di Kabupaten Purbalingga.
Saat memberikan sambutan selamat datang di Kantor Desa Cendana, Dyah menyampaikan jika wilayahnya masuk lima besar zona miskin di Jawa Tengah. Hal ini menjadi prioritas bagi jajarannya untuk mengentaskan kemiskanan di Kabupaten Purbalingga.
“Kami laporkan di Purbalingga, masih ada beberapa permasalahan mendasar. Salah satunya berkaitan dengan kemiskinan. Angka kemiskinan kita (Purbalingga) di 5 besar. Ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah kabupaten,” kata Dyah saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan bantuan oleh Wagub di kantor Desa Cendana, Kamis (23/06/2022).
Dyah menjelaskan di wilayahnya terdapat 62 desa yang masuk dalam zona merah. Kata dia, desa-desa tersebut kemudian mendapat pendampingan dari OPD yang ada di Purbalingga.
“Sesuai arahan pemprov (Jateng) kami di Purbalingga melakukan langkah. Kita (Purbalingga) ada 62 desa yang masuk desa miskin dan miskin ekstrem. Kita bagi ke seluruh OPD untuk masing-masing memiliki desa binaan,”terang dia.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, merasa senang program Desa Dampingan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah. Baginya hal ini sangat bagus untuk mengentaskan kemisikinan.
Wagub menilai perlu upaya lebih masif lagi untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bukan hanya pada jajaran pemerintah kabupaten saja, namun perusahaan.
“Setiap tahun saya kumpulkan pelaku usaha. Bukan hanya yang besar, teman-teman yang menengah, kecil juga banyak yang mau memberikan bantuan,” kata Taj Yasin.
Lebih jauh, wagub meminta adanya sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, peran masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu lebih disiplin dalam bekerja.
Salah satu peran masyarakat yang sangat dibutuhkan adalah pengawasan terhadap program-program pemerintah. Utamanya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
“Perlu pengawasan dari masyarakat. Misalnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sekarang pemerintah (pusat) minta datanya diubah setiap bulan. Masyarakat bisa pantau dan laporkan saja kalau ternyata ada yang tidak sesuai,” papar dia.
Dalam kunjungannya, wagub menyerahkan bantuan RTLH sebanyak 26 paket, 250 paket sembako, dan pemasangan instalasi air yang mampu mencukupi dua dusun.
(hery priyono)
