KUDUS (SUARABARU.ID) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus mengajukan anggaran sebesar Rp 57 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kudus 2024. Rencananya, anggaran tersebut diajukan dalam dua tahap yakni di tahun anggaran 2023 dan 2024.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus, Harso Widodo mengungkapkan pembiayaan Pilkada untuk KPU tersebut diajukan melalui skema dana hibah. Saat ini proposal dari KPU sudah masuk dan dalam tahap verifikasi.
“Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 57 miliar,”kata Harso, Selasa (31/5).
Harso menyebutkan, total anggaran yang diajukan KPU tersebut belum memperhitungkan sharing pembiayaan dengan Pemprov. Sebab, pelaksanaan Pilkada Kudus akan berbarengan dengan Pilkada Jateng sehingga dari sisi pembiayaan akan ada pembagian antara kedua pihak.
Sehingga saat besaran sharing dari Pemprov sudah ditetapkan, kemungkinan besaran anggaran yang harus ditanggung oleh Pemkab Kudus tentu bisa dirasionalisasi.
“Saat ini besaran sharing dari Pemprov belum turun. Kalau sudah ada angka pastinya, beban anggaran yang akan ditanggung Pemkab Kudus tentu akan turun,”tukasnya.
Dua Tahap
Lebih lanjut, Harso menambahkan, dari pengajuan anggaran yang diajukan oleh KPU, saat ini tengah dilakukan proses verifikasi secara internal untuk pencermatan untuk penyesuaian dengan indeks daerah maupun Peraturan KPU.
Selanjutnya, pengajuan yang sudah diverifikasi tersebut nantinya akan diajukan ke Bupati untuk dibawa ke TAPD guna masuk dalam pembahasan APBD.
Menurut Harso, sesuai skenario yang direncanakan, pembiayaan Pilkada akan dilakukan melalui APBD Kudus 2023 dan 2024.
“Untuk skenarionya memang dua kali hibah. Untuk RKPD APBD Kudus tahun 2023, pengajuan anggaran yang masuk sebesar Rp 7 miliar. Sisanya akan diajukan kembali di tahun 2024,”tukasnya.
Anggaran di tahun 2023 tersebut rencananya untuk pembiayaan tahap persiapan serta sebagai upaya mengurangi beban APBD di tahun 2024.
Harso juga menambahkan, berapa jumlah persis anggaran yang akan diberikan ke KPU nanti juga bergantung pada proses pembahasan APBD di DPRD.
“Untuk jumlah pastinya, nanti akan ditetapkan dalam pembahasan APBD antara Eksekutif dengan DPRD,”ujarnya.
Ali Bustomi
