JEPARA (SUARABARU.ID) – Bupati Jepara periode 2017-2022 akan purna pada tanggal 22 Mei 2022. Sebagai gantinya, akan diisi Penjabat Bupati yang diangkat oleh Presiden atas usulan Gubernur Jawa Tengah. Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Kepala Daerah posisi penjabat bupati akan diisi oleh PNS atau ASN yang berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pengisian Penjabat Bupati Jepara ini akan dilakukan pada tanggal 22 Mei atau 23 Mei 2022 hingga terpilih Bupati Wakil Bupati Jepara hasil Pilkada 27 November 2024. Ini berarti, hampir dua tahun Jepara akan diisi oleh Penjabat Bupati yang memiliki kewenangan sama dengan bupati definitif. Waktu yang cukup lama. Karena itu wajar jika warga Jepara berharap banyak terhadap kinerja Penjabat Bupati Jepara ini.
Mengingat penting dan strategisnya posisi Penjabat Bupati, maka Suarabaru.id, akan menurunkan sejumlah pendapat dan harapan warga Jepara secara bersambung. Harapan warga ini akan diserahkan redaksi SUARABARU.ID kepada Pejabat Bupati Jepara Harapannya akan menjadi masukan bernilai bagi Penjabat Bupati Jepara 2022 – 2024. (Redaksi).
Tigor Sitegar : Ia mengaku berharap banyak pada Penjabat Bupati Jepara yang akan datang. “Harusnya dapat berlari lebih cepat sebab tanpa beban politik dan materi hingga dapat fokus memimpin pemerintahan di Jepara. Apalagi kalau ia memang berasal dari pejabat tinggi pratama terbaik, tentu ia memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Tigor, ada banyak persoalan yang harus dibenahi oleh Penjabat Bupati Jepara. “100 Lebih rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD saat menanggapi LKPJ Bupati Jepara adalah catatan persoalan pertama yang harus dibuka,” ujarnya. Percepat semua pelayanan masyarakat dan selesaikan proyek – proyek mangkrak. Juga sisa karut-marut pengangkatan pejabat di Jepara, tambahnya.
Karena itu ibarat sebuah bahtera, ia harus memastikan bahwa seluruh perangkat daerah solid mendukung kebijaksanaannya. “Jangan memberikan toleransi pada para pejabat yang masih bermain-main dengan program dan anggaran untuk permainan politik 2024,” tegas Tigor yang dikenal sebagai salah satu aktivis budaya Jepara. Gunakan dengan benar otoritas sebagai Penjabat Bupati berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang ada, jangan suka-suka sendiri, tambahnya.
Ia juga mengusulkan agar Penjabat Bupati Jepara memberdayakan para Camat yang ada diwilayahnya. Sebab mereka adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan. “Ajak mereka berdiskusi secara rutin persoalan yang ada diwilayahnya. Juga Kepala OPD, harusnya ada pertemuan rutin sebulan sekali untuk membahas persoalan strategis, penting dan mendesak,” ujarnya. Ajak juga kepala instansi vertikal untuk membawa manfaat lebih besar bagi masyarakiat Jepara,” ujar Tigor.
Tigor juga mengusulkan, Penjabat Bupati Jepara segera membuka keran komunikasi dengan warga untuk mengetahui persoalan dan harapannya. Juga untuk desiminasi program dan kebijakan. “Gunakan radio, forum diskusi, silaturahmi dan media sosial untuk membangun komunikasi hingga cepat memberikan respon. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif dan jangan hanya untuk pencitraan,” tegas Tigor.
Komunikasi politik juga perlu dibangun dengan DPRD dalam posisi yang saling menghargai atas tugas dan kewenangan masing-masing. “Juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan serta elemen masyarakat lainnya,” paparnya.
Waktu dua tahun menurut Tigor waktu yang relatif cukup untuk melakukan pembenahan di Jepara. “Karena itu ia harus menampilkan diri sebagai pejabat bupati yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen hanya untuk kemajuan dan pelayanan masyarakat Jepara. Sebab itu ia harus menjadi teladan,”
Hadepe
