Sedang dari sisi pertanggungjawaban, menurut Bupati action plan akan lebih difokuskan pada penertiban pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap.
“Dengan WTP lagi, maka Pemerintah Kabupaten Blora telah memperoleh Opini WTP 8 kali berturut- turut, tapi tidak berarti pengelolaan keuangan sudah maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, karena pengelolaan keuangan yang baik seharusnya tercermin dari perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas dan output yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ” lanjut Bupati.
Usai penyerahan dilanjutkan dialog tanya jawab foto bersama antara jajaran Pemkab Blora dengan BPK RI Perwakilan Jateng.
Kudnadi
