WONOGIRI (SUARABARU.ID) – ”Mohon maaf Pemda Wonogiri tidak menganggarkan pelayanan mudik gratis,” tegas Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sugeng Achmadi. Karena, tambahnya, anggarannya terkena refocusing untuk penanganan Covid-19.
Penegasannnya ini disampaikan Senin (25/4), saat mewakili Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, dalam acara pertemuan dengan awak media di ruang Graha Paripurna lantai dua Gedung DPRD Wonogiri. Kata Sugeng, semoga untuk tahun mendatang, ketika nanti sudah free Covid-19, pelayanan mudik gratis dapat diadakan lagi.
Ikut mendampingi Sugeng Achmadi, Wakil Ketua DPRD Krisyanto dan Siti Hardiyani, beserta unsur pimpinan Dewan lainnya yakni Bambang Sadriyanto dan Catur Winarko, juga Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo dan Kabag Persidangan Sunardi.
Sebagaimana diketahui, sebelum ada pandemi Covid-19, setiap menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri, Pemkab Wonogiri selalu memberikan pelayanan mudik gratis kepada warganya yang menjalani boro (merantau).
Hal ini untuk meringankan beban para perantau berkantong tipis yang ingin pulang kampung merayakan Lebaran. Jumlah perantau Wonogiri sekitar 20 persen dari jumlah penduduk, atau mencapai sekitar 200 ribu orang.
Pada Tahun 2017 Pemkab Wonogiri menyediakan pelayanan mudik gratis sebanyak 200 bus dengan mengangkut penumpang sebanyak 4.935 orang. Tahun 2018, sebanyak 426 bus mengangkut pemudik sebanyak 12.351 orang. Tahun 2019 sebanyak 580 bus, mengangkut 20.438 pemudik.
Terdesak Sikon
Tahun sejak Tahun 2020 sampai sekarang, program mudik gratis bersama Pemkab Wonogiri ditiadakan. ”Itu bukan karena kita kelepyan (kelupaan), tapi karena terdesak oleh situasi dan kondisi (Sikon) sebab ada wabah virus corona,” tandas Sugeng Achmadi.
Penegasan sama, juga disampaikan oleh Bambang Sadriyanto dan Catur Winarko. Kedua wakil rakyat ini, menegaskan, tidak adanya pelayanan mudik gratis, bukan berarti mengabaikan keberadaan kaum boro (perantau).
Tapi, karena anggarannya tersedot untuk penanganan Covid-19. Termasuk anggaran untuk DPRD juga di-refocusing dan tinggal Rp 12 miliar. Ini menjadi anggaran Dewan terkecil di Indonesia.
”Semua itu menjadi bentuk kepedulian kita pada penanganan Covid-19. Meski kami di DPRD sejatinya ya bekak-bekuk (keberatan), tapi bagaimana lagi sing penting isa mlaku (dapat berjalan) kita happy saja,” jelas Bambang.
Dampak dari efisiensi anggaran tersebut, mampu mengantarkan perolehan nilai tinggi dalam penilaian Pedoman Perencanaan Daerah (PPD). Wonogiri, saat ini menempati peringkat pertama di Jateng dan masuk nominasi nasional.
Dalam kesempatan itu, pimpinan DPRD Wonogiri menjelaskan tentang kinerja Dewan selama periode Bulan Januari-April 2022. Yakni telah menyetujui pencabutan 5 Perda, melaksanakan reses, memberikan 7 rekomendasi pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemda Wonogiri Tahun 2021.
Juga telah menyusun Program Pembentukan (Propem) Perda mencakup 11 Raperda inisiatif DPRD dan dua Raperda usulan dari Pemda.
Bambang Pur
