SEMARANG (SUARABARU.ID)– Laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah, mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemandirian fiskal yang bagus itu, didorong untuk lebih ditingkatkan, karena potensi besar yang dimiliki Jateng untuk meningkatkan pendapatan daerah.
”Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata Nasional. Ini masih bisa ditingkatkan, karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, seusai menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jateng, di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Senin (28/3/2022).
Dijelaskan dia, ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jateng bagus. Pertama, penduduknya saat ini didominasi milenial, Gen Z, dan Post Gen Z, yang menuntut layanan sedigital mungkin.
BACA JUGA: Anak di Bawah Umur dalam Pusaran Tindak Pidana Pembunuhan
Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas investasi serta perdagangan ekspor impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jateng yang sudah berkembang, dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.
”Hanya perlu menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi, yang kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik. Sekaligus juga untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah di Jateng,” terangnya.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyampaikan, selama ini Pemprov Jateng selalu mendapatkan peringkat WTP, dan itu juga sudah diikuti seluruh daerah di wilayahnya. Sementara untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, dia sepakat dengan apa yang diungkapkan Nyoman Adhi.
BACA JUGA: Danramil Mertoyudan Pimpin Gotong Royong Pasca Angin Puting Beliung
”Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita kan ada sistem Sistem Permintaan Berbasis Elektronik (SPBE). Terus kemudian kita sendiri kalau provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi,” bebernya.
Optimalisasi itu, lanjut Ganjar, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya adalah pajak. Pengoptimalan pendapatan itu sekarang harus mulai digenjot, dengan pemanfaatan aset daerah.
Riyan
