SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi jawa Tengah disebut belum berpihak sepenuhnya pada petani. Hal itu terlihat dari postur anggaran APBD yang dinilai jauh lebih kecil daripada anggaran kesehatan maupun pendidikan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, mengatakan, keberpihakan anggaran sudah semestinya dilakukan. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jateng adalah petani.
Di sisi lain, pemerintah juga terus menggembar-gemborkan swasembada pangan dan mendorong petani untuk memproduksi bahan pangan. Namun anggaran pada petani tetap saja tak representatif.
“Harusnya ada keberpihakan anggaran pada petani. Soal ketersediaan pupuk, subsidi, hingga upaya menyejahterakan petani di Jateng,” ujar Sriyanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini, Jumat (11/3/2022).
Tak hanya Jateng, postur anggaran di tingkat APBD kabupaten dan APBN untuk petani juga masih kalah jika dibandingkan dengan lainnya.
Maka, khususnya di Jateng, Sriyanto meminta agar Pemprov Jateng berpihak pada petani. Caranya dengan menambah alokasi anggaran terkait pertanian.
“Pertanian merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan jumlahnya besar. Kalau perlu anggaran APBN dan APBD juga diarahkan ke sana,” tutur Sriyanto.
Subsidi tersebut bisa saja dalam bentuk ketersediaan pupuk yang lebih murah, jaminan tanaman dari bencana alam, hingga dorongan alat-alat untuk modernisasi pertanian.
Selanjutnya ia juga mengkritisi keberadaan Kartu Tani yang dinilai kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
Pembuatan Kartu tani, lanjutnya, akan tak terasa manfaatnya jika petani kesulitan mendapatkan pupuk. Ada atau tidaknya Kartu Tani, menurutnya, yang terpenting adalah keberpihakan dari sektor anggaran.
Hery Priyono
