blank
Ganjar menjadi narasumber di acara 'Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar', dalam rangka memperingati Hari Ibu, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (16/12/2021). Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi di tempat pendidikan, menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dia langsung menginstruksikan semua dinas terkait, untuk mengambil langkah serius, agar kasus serupa tidak lagi terjadi, khususnya di Jateng.

Ganjar menjelaskan, ini momentum yang tepat untuk memperhatikan banyak persoalan terkait perempuan dan anak.

BACA JUGA: Vaksinasi di Kabupaten Magelang Capai 65,95 Persen

Ditambah dalam beberapa waktu terakhir, banyak peristiwa kekerasan seksual dan perundungan yang diberitakan. Apalagi di Jateng juga ditemukan kasus kekerasan seksual, yang dilakukan seorang guru di Cilacap.

”Kemarin saya minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, harus bekerja lebih keras lagi. Dinas pendidikan juga saya minta mengumpulkan semua guru dan kepala sekolah, nggak boleh ada lagi cerita seperti ini,” pesan Ganjar, usai menjadi narasumber pada acara ‘Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar’, dalam rangka memperingati Hari Ibu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (16/12/2021).

Ganjar juga meminta, agar di setiap ruang publik atau yang sulit dijangkau dipasang CCTV. Sebab, beberapa kasus kekerasan seksual itu dilakukan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman.

BACA JUGA: Persiapan Jateng Antisipasi Lonjakan Pemudik saat Nataru ‘Apik Tenan’

”Kalau perlu pasang CCTV di sekolah-sekolah itu. Kalau tidak kita akan kecolongan bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun, itu menjadi tempat yang berbahaya,” ingatnya.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan, isu perempuan yang hari ini mulai banyak diangkat dan dibicarakan, adalah karena kondisi tekanan ekonomi. Dia pun mendorong kaum perempuan, untuk bangkit. Dan kebangkitan itu penting guna mendapatkan pendampingan dari pemerintah.

Terkait kesetaraan gender, Ganjar menilai, kesadaran itu harus dibangun bersama. Pemahaman dalam proses pengambilan keputusan juga harus memperhatikan kesetaraan gender.

BACA JUGA: Wakapolrestabes Semarang Serahkan HT dan Kendaraan Roda Tiga untuk Anggota

Misalnya di Jateng dalam Musrenbang selalu melibatkan dan mendengarkan masukan dari kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Ada pun dalam dialog itu, Ganjar juga mendengarkan cerita dari Sulyati, perwakilan ibu-ibu dari Kendal, dan Rima Astuti dari pendamping perempuan pekerja informal.

Sulyati menyampaikan, di desanya kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan lainnya. Posisi Desa Gempol Sewu, di Kabupaten Kendal, terpisahkan sungai sehingga harus menggunakan perahu untuk mengakses fasilitas umum, seperti puskesmas, rumah sakit, pendidikan, dan lainnya.

BACA JUGA: Dua Rumah di Bulu Stalan Ludes Terbakar

”Kami tidak punya fasilitas kesehatan yang baik, maka banyak orang melahirkan dalam perjalanan. Mungkin perlu juga dibuat jembatan,” pintanya.

Sementara itu, dari pendamping pekerja perempuan dari sektor informal menyampaikan, mereka yang kerja di rumah, merasa kesulitan untuk mengakses BPJS.

”Tentu saja fasilitas dari pemerintah menjadi sangat penting. Saya kira dalam tren politik ke depan, isu terkait perempuan dan anak ini perlu mendapatkan perhatian serius,” tukasnya.

Riyan